PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGADAAN PPPK

Pasal 3

Pengadaan PPPK, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PPPK dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan Analisis Kebutuhan PPPK sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA. (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis pekerjaan dan jumlah PPPK yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Analisis Kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Syarat menjadi PPPK harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. pria atau wanita dengan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. latar belakang pendidikan berijazah Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang; d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikuatkan oleh dokter pemerintah (dilampirkan setelah yang bersangkutan diterima sebagai PPPK); dan e. berkelakuan baik dikuatkan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 6

PPPK berlatar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) akan mendapatkan fasilitas yang penyetaraannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Satuan Kerja menyusun Perjanjian Kerja. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja selaku pejabat pembina kepegawaian dan PPPK di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. (3) Perjanjian Kerja berlaku sejak ditandatangani sampai dengan target perkiraan selesai pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (4) Dalam hal PPPK yang telah berakhir Perjanjian Kerjanya dan dinyatakan oleh Satuan Kerja masih diperlukan, akan dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Persyaratan untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah rekomendasi dari atasan langsung PPPK tersebut.

Pasal 12

(1) Sumber anggaran untuk pembayaran pekerjaan PPPK berasal dari DIPA Badan Ekonomi Kreatif yang dialokasikan pada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian. (2) Satuan biaya untuk membayar pekerjaan PPPK menggunakan satuan biaya sebagai Pramubakti, sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DIPA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PPPK

Pasal 13

Koreksi

Setiap PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan: a. fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS); b. ijin tidak masuk kerja karena alasan tertentu; c. cuti jika telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun; dan d. menerima tambahan gaji ke 13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Setiap PPPK di wilayah Badan Ekonomi Kreatif wajib selama menjalankan pekerjaannya: a. datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang disepakati dalam Perjanjian Kerja; b. wajib mentaati tata tertib kantor; c. wajib melaksanakan tugas dari atasan langsung sesuai dengan Perjanjian Kerja; d. mengajukan surat ijin jika berhalangan hadir; e. membuat buku harian sebagai laporan atas pekerjaan yang dilakukan setiap hari; f. berperilaku yang baik, jujur dan disiplin; g. menghormati para pejabat Badan Ekonomi Kreatif; h. menjaga kerahasiaan selama bekerja; dan i. tidak membawa dokumen-dokumen penting, peralatan kantor atau apapun yang sifatnya adalah milik Badan Ekonomi Kreatif tanpa seijin atasan langsung.

Pasal 15

(1) Setiap PPPK yang tidak masuk kerja, kecuali karena alasan tertentu, dapat dijatuhi hukuman administratif, sebagai berikut: a. PPPK yang tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat panggilan; b. PPPK yang tidak masuk lebih dari 7 (tujuh) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat teguran; dan c. PPPK yang tidak masuk lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akan diberikan surat pemberhentian perjanjian kerja. (2) Jumlah hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung secara berturut-turut atau akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (3) Setiap pegawai PPPK yang terlambat masuk kerja, kecuali karena alasan mendesak, waktu keterlambatan akan diakumulasi setiap bulannya. (4) Alasan tertentu sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya karena sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter, atau kecelakaan atau hal-hal lain yang sifatnya mendesak sesuai ijin atasan langsung.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

BAB Ketujuh

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19