PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR

PERBAN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Instalasi Nuklir adalah: a. reaktor nuklir; b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas. 2. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas. 3. Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya. 4. Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. 5. Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Petugas IBN adalah orang yang bekerja di Instalasi Nuklir, yang berkualifikasi sebagai operator, supervisor, teknisi perawatan, supervisor perawatan, pengurus inventori bahan nuklir, pengawas inventori bahan nuklir, atau petugas proteksi radiasi Instalasi Nuklir. 6. Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada Petugas IBN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang dimilikinya. 7. Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja. 8. Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, izin pengoperasian, izin dekomisioning instalasi nuklir, dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 9. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan/atau safeguards. 10. Kualifikasi adalah pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. 11. Rekualifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja. 12. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori dan/atau praktik dalam rangka memenuhi standar Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. 13. Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja. 14. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan. 15. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan. 16. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi. 17. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BAB 1

Operator

Pasal 11

Koreksi

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai operator INNR meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah magang sebagai operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai operator RND meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah magang sebagai operator RND di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor RND paling singkat 1 (satu) tahun untuk RND dengan daya kurang dari 2 (dua) megawatt dan paling singkat 2 (dua) tahun untuk RND dengan daya lebih dari 2 (dua) megawatt, dibuktikan dengan surat keterangan magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin; (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai operator RD meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah magang sebagai operator RD di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor RD paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin.

Pasal 12

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor INNR meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator INNR. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RND meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai operator RND, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RND. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RD meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai operator RD, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RD.

BAB 2

Supervisor

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor INNR meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator INNR. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RND meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai operator RND, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RND. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai supervisor RD meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai operator RD, dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai operator RD.

Pasal 13

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai teknisi perawatan RND meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah magang sebagai teknisi perawatan RND di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor perawatan RND paling singkat 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai teknisi perawatan RD meliputi: a. paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan b. telah magang sebagai teknisi perawatan RD di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor perawatan RD paling singkat 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan magang yang ditandatangani oleh Pemegang Izin.

BAB V

KUALIFIKASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Pelaksanaan ujian Kualifikasi untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Tim Penguji. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Badan; b. Pemegang Izin; dan c. Tenaga ahli dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau organisasi lain yang terkait. (4) Tim Penguji perwakilan dari Badan atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai atau Petugas IBN yang telah paripurna atau pensiun.

Pasal 22

(1) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta; b. memiliki pengalaman di bidang keselamatan nuklir yang sesuai dengan bidang yang diuji paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian. (2) Anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan bertindak sebagai pengajar pada Pelatihan.

Pasal 23

(1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas melakukan: a. penyusunan soal ujian; b. pembahasan soal ujian dan jadwal ujian; c. pelaksanaan pengujian; dan d. evaluasi hasil ujian. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk: a. menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian; b. menjaga objektivitas dan netralitas; dan c. bersikap profesional.

Pasal 24

(1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit mengacu pada materi ujian yang telah ditetapkan. (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: a. ujian tertulis atau secara elektronik; b. ujian lisan; dan c. ujian praktik.

Pasal 26

Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) untuk masing-masing: a. ujian tertulis atau elektronik; b. ujian lisan; dan c. ujian praktik.

Pasal 27

(1) Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian Kualifikasi karena tidak mencapai nilai kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali untuk ujian tertulis, lisan, atau praktik. (2) Dalam hal Pemohon Izin Bekerja tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ujian Kualifikasi untuk seluruh jenis pengujian

Pasal 28

(1) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian lisan dapat dilaksanakan di Badan atau di Instalasi Nuklir Pemegang Izin. (2) Pelaksanaan ujian praktik dilaksanakan di Instalasi Nuklir Pemegang Izin.

Pasal 29

Pelaksanaan ujian dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI

PENERBITAN, MASA BERLAKU, DAN PERPANJANGAN IZIN BEKERJA

Pasal 30

Koreksi

(1) Kepala Badan menilai kelengkapan dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen. (2) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan tersebut. (3) Penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (4) Jika hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan dokumen persyaratan telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengirimkan hasil penilaian dan lembar tagihan pembayaran biaya izin kepada Pemegang Izin. (5) Bukti salinan pembayaran biaya izin disampaikan Pemegang Izin kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat tagihan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Apabila bukti salinan pembayaran biaya izin telah disampaikan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan mengirimkan pemberitahuan untuk mengikuti ujian Kualifikasi ke Pemegang Izin.

Pasal 31

(1) Dalam hal hasil penilaian teknis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Badan mengirimkan hasil penilaian dan permintaan untuk memperbaiki dokumen persyaratan ke Pemegang Izin. (2) Pemegang Izin memperbaiki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen. (3) Dalam hal dokumen tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menolak permohonan Izin Bekerja untuk Petugas IBN.

Pasal 32

(1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Kepala Badan menyampaikan pengumuman hasil kelulusan ujian Kualifikasi kepada Pemegang Izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ujian dilaksanakan.

Pasal 33

(1) Kepala Badan menerbitkan Izin Bekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). (2) Kepala Badan menyampaikan Izin Bekerja Petugas IBN kepada Pemegang Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Izin Bekerja diterbitkan.

Pasal 34

Izin Bekerja Petugas IBN berlaku untuk jangka waktu: a. 3 (tiga) tahun untuk operator INNR, supervisor INNR, operator RND, supervisor RND, operator RD, supervisor RD; dan b. 4 (empat) tahun untuk teknisi perawatan RND, supervisor perawatan RND, teknisi perawatan RD, supervisor perawatan RD, petugas proteksi radiasi Instalasi Nuklir, pengurus dan pengawas inventori bahan nuklir.

Pasal 35

(1) Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hanya dapat bekerja pada 1 (satu) Instalasi Nuklir dan pada bidang yang sesuai dengan Kompetensinya. (2) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari satu Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah. (3) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari 1 (satu) Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir yang baru tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan permohonan Izin Bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah. (4) Dalam hal Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya, Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya.

Pasal 36

(1) Setiap Petugas IBN yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberikan peringatan tertulis. (2) Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. (3) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan memberikan peringatan tertulis yang kedua kepada Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.

Pasal 37

(1) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Kepala Badan melakukan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan. (2) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN karena terbukti melebihi nilai batas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 35 ayat (2) sampai dengan Pasal 35 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan. (3) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN juga dilakukan Kepala Badan apabila Petugas IBN terbukti menerima dosis radiasi melebihi nilai batas dosis dalam sekali penerimaan dalam bekerja.

Pasal 38

Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 39

Dalam hal Petugas IBN tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tetap bekerja dengan radiasi, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja.

Pasal 40

Kepala Badan mencabut Izin Bekerja apabila terbukti penerimaan dosis yang diperoleh melebihi dua kali nilai batas dosis dalam sekali penerimaan.

Pasal 41

Kepala Badan dapat langsung mencabut Izin Bekerja apabila Petugas IBN terbukti menyebabkan pekerja radiasi dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi dan/atau kontaminasi setara dengan dosis radiasi paparan akut.

Pasal 42

Petugas IBN yang dicabut Izin Bekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 41 tidak diperbolehkan mengajukan kembali permohonan Izin Bekerja.

Pasal 43

(1) Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lama 2 (dua) bulan sebelum Izin Bekerja Petugas IBN berakhir. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi; b. foto kopi bukti identitas diri Petugas IBN; c. pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm; d. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan e. foto kopi sertifikat lulus Pelatihan Penyegaran berdasarkan Kompetensi; (3) Pelatihan Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diikuti Petugas IBN paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlaku izin. (4) Pelatihan Penyegaran dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (5) Untuk memperoleh perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN harus lulus ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh Kepala Badan. (6) Ketentuan mengenai kelulusan ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelulusan ujian Kualifikasi Petugas IBN.

Pasal 44

(1) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), Petugas IBN dapat mengikuti ujian Kualifikasi paling banyak 1 (satu) kali. (2) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN mengikuti ketentuan permohonan Izin Bekerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 45

(1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). (2) Dalam hal Pemegang Izin dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus ujian Kualifikasi untuk perpanjangan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus menyampaikan Izin Bekerja Petugas IBN sebelumnya kepada Kepala Badan untuk penerbitan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN.

Pasal 46

Dalam hal Izin Bekerja Petugas IBN hilang, Pemegang Izin mengirim surat permohonan penggantian Izin Bekerja secara tertulis atau sistem elektronik kepada Kepala Badan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan Izin Bekerja dari kepolisian.

BAB Kesatu

Tata Cara Penerbitan Izin Bekerja

Pasal 30

Koreksi

(1) Kepala Badan menilai kelengkapan dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen. (2) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan tersebut. (3) Penilaian teknis terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (4) Jika hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan dokumen persyaratan telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengirimkan hasil penilaian dan lembar tagihan pembayaran biaya izin kepada Pemegang Izin. (5) Bukti salinan pembayaran biaya izin disampaikan Pemegang Izin kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat tagihan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Apabila bukti salinan pembayaran biaya izin telah disampaikan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan mengirimkan pemberitahuan untuk mengikuti ujian Kualifikasi ke Pemegang Izin.

Pasal 31

(1) Dalam hal hasil penilaian teknis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Badan mengirimkan hasil penilaian dan permintaan untuk memperbaiki dokumen persyaratan ke Pemegang Izin. (2) Pemegang Izin memperbaiki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen. (3) Dalam hal dokumen tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menolak permohonan Izin Bekerja untuk Petugas IBN.

Pasal 32

(1) Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Kepala Badan menyampaikan pengumuman hasil kelulusan ujian Kualifikasi kepada Pemegang Izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ujian dilaksanakan.

Pasal 33

(1) Kepala Badan menerbitkan Izin Bekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). (2) Kepala Badan menyampaikan Izin Bekerja Petugas IBN kepada Pemegang Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Izin Bekerja diterbitkan.

BAB Kedua

Masa Berlaku Izin Bekerja

Pasal 34

Koreksi

Izin Bekerja Petugas IBN berlaku untuk jangka waktu: a. 3 (tiga) tahun untuk operator INNR, supervisor INNR, operator RND, supervisor RND, operator RD, supervisor RD; dan b. 4 (empat) tahun untuk teknisi perawatan RND, supervisor perawatan RND, teknisi perawatan RD, supervisor perawatan RD, petugas proteksi radiasi Instalasi Nuklir, pengurus dan pengawas inventori bahan nuklir.

Pasal 35

Koreksi

(1) Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hanya dapat bekerja pada 1 (satu) Instalasi Nuklir dan pada bidang yang sesuai dengan Kompetensinya. (2) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari satu Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah. (3) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari 1 (satu) Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir lainnya, Pemegang Izin dari Instalasi Nuklir yang baru tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan permohonan Izin Bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah. (4) Dalam hal Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya, Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya.

Pasal 36

(1) Setiap Petugas IBN yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberikan peringatan tertulis. (2) Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. (3) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan memberikan peringatan tertulis yang kedua kepada Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.

Pasal 37

(1) Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Kepala Badan melakukan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan. (2) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN karena terbukti melebihi nilai batas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 35 ayat (2) sampai dengan Pasal 35 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan. (3) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN juga dilakukan Kepala Badan apabila Petugas IBN terbukti menerima dosis radiasi melebihi nilai batas dosis dalam sekali penerimaan dalam bekerja.

Pasal 38

Dalam hal Petugas IBN dan/atau Pemegang Izin tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 39

Dalam hal Petugas IBN tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tetap bekerja dengan radiasi, Kepala Badan mencabut Izin Bekerja.

Pasal 40

Kepala Badan mencabut Izin Bekerja apabila terbukti penerimaan dosis yang diperoleh melebihi dua kali nilai batas dosis dalam sekali penerimaan.

Pasal 41

Kepala Badan dapat langsung mencabut Izin Bekerja apabila Petugas IBN terbukti menyebabkan pekerja radiasi dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi dan/atau kontaminasi setara dengan dosis radiasi paparan akut.

Pasal 42

Petugas IBN yang dicabut Izin Bekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 41 tidak diperbolehkan mengajukan kembali permohonan Izin Bekerja.

BAB Ketiga

Perpanjangan Izin Bekerja

Pasal 43

Koreksi

(1) Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lama 2 (dua) bulan sebelum Izin Bekerja Petugas IBN berakhir. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi; b. foto kopi bukti identitas diri Petugas IBN; c. pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm; d. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan e. foto kopi sertifikat lulus Pelatihan Penyegaran berdasarkan Kompetensi; (3) Pelatihan Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diikuti Petugas IBN paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlaku izin. (4) Pelatihan Penyegaran dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (5) Untuk memperoleh perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN harus lulus ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh Kepala Badan. (6) Ketentuan mengenai kelulusan ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelulusan ujian Kualifikasi Petugas IBN.

Pasal 44

(1) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), Petugas IBN dapat mengikuti ujian Kualifikasi paling banyak 1 (satu) kali. (2) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN mengikuti ketentuan permohonan Izin Bekerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 45

(1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). (2) Dalam hal Pemegang Izin dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus ujian Kualifikasi untuk perpanjangan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus menyampaikan Izin Bekerja Petugas IBN sebelumnya kepada Kepala Badan untuk penerbitan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN.

Pasal 46

Dalam hal Izin Bekerja Petugas IBN hilang, Pemegang Izin mengirim surat permohonan penggantian Izin Bekerja secara tertulis atau sistem elektronik kepada Kepala Badan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan Izin Bekerja dari kepolisian.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

BAB 5

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 7

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33