PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENUAAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR

PERBAN Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan: 1. Struktur, Sistem, dan Komponen yang penting untuk keselamatan yang selanjutnya disingkat SSK yang penting untuk keselamatan adalah struktur, sistem, dan komponen yang menjadi bagian dari suatu sistem keselamatan dan/atau struktur, sistem, dan komponen yang apabila gagal atau terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja atau anggota masyarakat. 2. SSK Kritis adalah SSK yang penting untuk keselamatan dan rentan terhadap penuaan. 3. Penuaan adalah proses perubahan karakteristik SSK sebagai fungsi waktu dan/atau akibat pemanfaatan pada kondisi operasi yang menyebabkan degradasi material. 4. Efek Penuaan adalah degradasi SSK yang diakibatkan oleh penuaan. 5. Manajemen Penuaan adalah kegiatan rekayasa, operasi dan perawatan untuk mengendalikan agar pengaruh penuaan pada SSK Kritis masih dalam batas yang dapat diterima. 6. Program Manajemen Penuaan adalah rancangan mengenai upaya yang secara sistematis dan memadai untuk mengelola efek dari penuaan terhadap SSK Kritis. 7. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disingkat INNR adalah: a. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau b. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas. 8. Surveilan Penuaan adalah inspeksi inservis, pemantauan parameter dan uji kinerja yang dilakukan dalam interval waktu tertentu terhadap nilai-nilai parameter dan SSK Kritis untuk menjamin keselamatan instalasi nuklir. 9. Kegagalan adalah ketidakmampuan atau gangguan kemampuan SSK untuk berfungsi sesuai kriteria penerimaan. 10. Kualifikasi Peralatan adalah upaya untuk memastikan peralatan yang penting untuk keselamatan dapat beroperasi sesuai dengan fungsi, kondisi operasi, dan persyaratan yang ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan. 11. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan yang telah menerima Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

BAB II

PROGRAM MANAJEMEN PENUAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) PI harus MENETAPKAN Program Manajemen Penuaan pada tahap konstruksi INNR. (2) Ringkasan dari Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Analisis Keselamatan. (3) PI dalam MENETAPKAN Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. semua potensi yang menyebabkan penuaan termasuk korosi dan keausan; b. pengalaman penuaan SSK yang relevan pada industri nuklir dan nonnuklir; c. kondisi kerja spesifik dan kondisi lain yang mempercepat penuaan. d. kondisi baru SSK sebelum digunakan; e. pemahaman mekanisme dan efek penuaan SSK, misalnya melalui pemodelan penuaan berdasarkan pada pengalaman operasi dan penelitian; f. kemungkinan dapat digantinya SSK; g. praktik Manajemen Penuaan terkini; h. ketersediaan metode pengawasan dan penghambat penuaan; dan i. perkiraan umur instalasi.

Pasal 5

(1) Kondisi kerja spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi antara lain: a. kelembaban; b. kimia fluida; c. radiasi; d. suhu; e. tekanan; f. getaran dan putaran; dan g. aliran. (2) Kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi antara lain: a. perubahan teknologi; b. perubahan pada persyaratan keselamatan; c. keusangan dokumen; d. desain yang tidak mencukupi; dan e. kesalahan dalam perawatan dan pengujian SSK. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. prosedur; b. gambar teknis; dan c. batasan dan kondisi operasi.

Pasal 6

(1) Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat: a. tujuan dan ruang lingkup; b. struktur organisasi dan tanggung jawab; c. penapisan SSK; d. identifikasi penuaan; e. strategi Manajemen Penuaan; f. pelaksanaan surveilan penuaan; g. pengumpulan data dan informasi; h. evaluasi penuaan; dan i. dokumentasi dan rekaman. (2) Format dan isi Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 7

(1) PI harus melaksanakan Program Manajemen Penuaan mulai kegiatan komisioning sampai dengan kegiatan operasi. (2) Pelaksanaan Manajemen Penuaan selama kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antar semua fasilitas dan program yang relevan.

Pasal 8

(1) PI harus melakukan kaji ulang Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara berkala setiap tahun selama tahap operasi. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. modifikasi SSK selama pengoperasian INNR; b. riwayat operasi dan perawatan, termasuk komisioning, perbaikan, dan surveilan; c. data dan kecenderungannya dari kegiatan inspeksi inservis, pemantauan parameter, dan uji kinerja; d. perkembangan teknologi yang terkait Manajemen Penuaan; e. pengalaman penuaan SSK yang relevan pada industri nuklir dan nonnuklir; dan f. perubahan peraturan. (3) Dalam hal terjadi perubahan data sebagai hasil kaji ulang, PI harus memutakhirkan bagian dari Program Manajemen Penuaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah hasil kaji ulang diperoleh. (4) PI dapat melaksanakan pemutakhiran Program Manajemen Penuaan berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 5 (lima) tahun selama tahap operasi

BAB III

ORGANISASI MANAJEMEN PENUAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) PI harus menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Penuaan. (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai; b. biaya pelaksanaan kegiatan Manajemen Penuaan; c. peralatan dan perlengkapan; dan d. metode.

Pasal 10

Koreksi

PI harus membentuk organisasi Manajemen Penuaan yang terdiri dari: a. koordinator; dan b. kelompok Manajemen Penuaan.

Pasal 11

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a harus merupakan bagian dari organisasi pengoperasi. (2) Tanggung jawab koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengkoordinasikan kegiatan dalam Program Manajemen Penuaan; b. mengkoordinasikan Program Manajemen Penuaan dengan program lain yang relevan; c. memantau secara sistematik pengalaman operasi pada INNR yang serupa serta hasil penelitian dan pengembangan yang terkait dengan Manajemen Penuaan, dan mengevaluasi penerapannya terhadap INNR; d. menilai dan mengoptimalkan Program Manajemen Penuaan dan laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan; e. mengoptimalkan pelaksanaan Program Manajemen Penuaan; f. mengevaluasi kebutuhan pelatihan; g. melaksanakan kajian secara berkala; dan h. meningkatkan kegiatan yang terkait dengan Program Manajemen Penuaan.

Pasal 12

(1) Anggota kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat berasal dari luar organisasi pengoperasi. (2) Anggota kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memiliki keahlian di bidang: a. desain; b. operasi; c. perawatan; d. rekayasa; e. kualifikasi peralatan; dan f. penelitian dan pengembangan. (3) Kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b bertugas paling sedikit: a. melaksanakan kegiatan Program Manajemen Penuaan; b. mengusulkan tindakan Manajemen Penuaan kepada koordinator; dan c. menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan.

Pasal 13

(1) PI harus memberikan pelatihan tentang Manajemen Penuaan kepada: a. kelompok Manajemen Penuaan; dan b. personil yang terlibat dalam operasi, perawatan, dan rekayasa. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan pelatihan perawatan.

BAB VII

PELAKSANAAN SURVEILAN PENUAAN

Pasal 21

Koreksi

(1) PI harus melaksanakan surveilan penuaan SSK Kritis mulai kegiatan komisioning sampai dengan kegiatan operasi. (2) Surveilan penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. inspeksi inservis; b. pemantauan parameter; dan c. uji kinerja.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaksanaan surveilan penuaan SSK Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus menggunakan metode yang tepat. (2) Kelayakan metode surveilan penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Kegiatan inspeksi inservis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a antara lain: a. pemeriksaan visual; b. pemeriksaan permukaan; c. pemeriksaan volumetrik; d. pengambilan sampel cairan pendingin untuk analisis kimia atau radiokimia; dan/atau e. teknik pengujian lain.

Pasal 24

(1) Kegiatan pemantauan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mencakup pemantauan terhadap perubahan parameter operasi yang dapat diukur, antara lain: a. temperatur; b. kelembaban; c. debit; dan d. tekanan. (2) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipantau secara rutin. (3) Hasil pemantauan parameter harus dievaluasi dan kecenderungannya harus ditentukan untuk memperkirakan awal terjadinya degradasi akibat penuaan.

Pasal 25

(1) Kegiatan uji kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang kecenderungan laju degradasi. (2) Hasil uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi dengan menggunakan data dasar yang diperoleh sebelumnya dari pendesain dan/atau manufaktur untuk menentukan kelayakan SSK Kritis. (3) Hasil uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data tambahan bagi data dasar untuk digunakan pada pengujian berikutnya dan rekaman setiap tindakan perbaikannya harus disimpan.

Pasal 26

(1) Frekuensi uji kinerja setiap SSK Kritis harus sesuai dengan rekomendasi dari pendesain dan/atau manufaktur. (2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur berdasarkan kecenderungan kegagalan SSK Kritis dan berdasarkan pengalaman, termasuk pengalaman dari instalasi serupa. (3) Setiap perubahan frekuensi uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijustifikasi.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENUAAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30