PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PERBAN Nomor 6 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENILAIAN KEHADIRAN

Pasal 7

(1) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja di lingkungan BAPETEN dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (2) Penilaian kehadiran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai disiplin hari dan jam kerja. (3) Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran tidak menghilangkan sanksi disiplin akibat akumulasi kekurangan pemenuhan jam kerja berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai disiplin PNS.

Pasal 8

(1) Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran yang dilakukan setiap bulan oleh Biro Umum. (2) Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di lingkungan BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja pada awal bulan berikutnya. (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil klarifikasi kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekapitulasi pencatatan kehadiran. (4) Biro Umum membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil klarifikasi rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

Pasal 9

Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran apabila: a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; b. Pegawai terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya; c. Pegawai tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronis; dan/atau d. Pegawai tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus.

Pasal 10

(1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. cuti sakit paling sedikit 3 (tiga) hari kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender; b. cuti tahunan; c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua; d. cuti bersalin untuk gugur kandungan pertama dan gugur kandungan kedua; e. cuti alasan penting paling lama 7 (tujuh) hari kalender; atau f. pelatihan paling lama 3 (bulan). (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama menjalankan tugas kedinasan. (3) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila dapat membuktikan kehadiran sesuai dengan jam yang tercantum dalam rekaman kamera pengawas. (4) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila menghadiri upacara di instansi lain, yang dibuktikan dengan surat undangan.

BAB VI

PENILAIAN INTEGRITAS

Pasal 14

Koreksi

Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan: a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit (LHP/A); dan b. penjatuhan Hukuman Disiplin atau kode etik.

Pasal 15

Koreksi

(1) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dikeluarkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 16

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada Pegawai yang namanya tercantum dalam LHP/A. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 3 (tiga) bulan sejak LHP/A ditetapkan.

Pasal 17

(1) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada tingkat hukuman disiplin sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin ringan, yaitu: 1. selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan; 2. selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; b. Hukuman Disiplin sedang, yaitu: 1. selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 2. selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan 3. selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin berat, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 7 (tujuh) bulan jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan akan dibayarkan sesuai dengan jabatan baru. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak dilakukan evaluasi atas keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan kode etik ditetapkan.

Pasal 18

Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada saat yang bersamaan maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja komponen integritas sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 19

(1) Inspektorat bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan LHP/A dari aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Biro Umum bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan hasil laporan dalam disiplin pegawai sesuai PERATURAN PEMERINTAH mengenai disiplin PNS. (3) Penanggung jawab proses penilaian dari segi Integritas memberikan laporan kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja di awal bulan berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, ttd. JAZI EKO ISTIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 6 TAHUN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR A. PERHITUNGAN POTONGAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KEHADIRAN (BOBOT 30 %) No Jenis Ketidakhadiran Pengurangan Keterangan Per Hari Per Bulan 1. Kekurangan jam kerja ≤ 60 menit. 0,5% - 2. Kekurangan jam kerja > 60 menit. 1% - 3. Tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronik saat datang atau pulang. 1% - Jika ada keterangan bukti maka potongan 0%. 4. Tidak masuk kerja. 1,5% - 5. Cuti sakit ≥ 3 hari 0% - Dilengkapi dengan surat dokter. 6. Cuti tahunan. 0% - 7. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua. 0% 8. Cuti bersalin untuk gugur kandungan pertama dan gugur 0% - kandungan kedua. 9. Cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya. 1,5% 30% 10. Cuti alasan penting paling lama 7 hari kalender. 0% - 11. Cuti alasan penting > 7 hari Kalender 1,5% 30% B. PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI (BOBOT 50 %) No. CAPAIAN KINERJA PEGAWAI PEMBAYARAN TRIWULAN 1. ≥86 100% 2. 81–85 95% 3. 76–80 90% 4. 71–75 75% 5. ≤70 50% KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, ttd. JAZI EKO ISTIYANTO

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26