PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 14 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PERENCANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Penyusunan rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Badan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun. (2) Penyusunan program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Komunikasi Publik. (3) Program Komunikasi Publik terdiri dari beberapa kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Biro dan unit kerja pelaksana untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Komunikasi Publik. (4) Penyusunan program Komunikasi Publik dilaksanakan melalui tahapan: a. Analisis situasi. b. Tujuan dan khalayak sasaran. c. Strategi komunikasi publik. d. Penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Tahap analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi proses: a. Pengumpulan data/bahan yang meliputi: 1. Fakta dan informasi baik dari internal maupun eksternal Badan. 2. Penggalian aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat/pemangku kepentingan/instansi terkait. 3. Pengumpulan bahan informasi bentuk digital, cetak, audio visual, serta kecenderungan sikap dan pendapat di media sosial. b. Klasifikasi bahan informasi. c. Analisis bahan informasi.

Pasal 12

Tahap penentuan tujuan dan khalayak sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi proses: a. Merumuskan tujuan Komunikasi Publik dari hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. MENETAPKAN tujuan Komunikasi Publik. c. MENETAPKAN khalayak sasaran Komunikasi Publik.

Pasal 13

Tahap strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c meliputi proses: a. Perhitungan, penentuan, dan persiapan kegiatan secara sistematis dengan berdasar pada hasil analisis situasi, serta tujuan dan khalayak sasaran yang telah ditetapkan. b. Penyusunan strategi Komunikasi Publik yang sedikitnya mengandung unsur strategi pengemasan media, pilihan media yang terintegrasi atau konvergensi media, penetapan narasumber, pelibatan publik, pemangku kepentingan, lokasi, pemilihan waktu, dan penyusunan materi program komunikasi publik unit kerja dan Badan.

Pasal 14

Tahap Penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d meliputi proses: a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dalam rangka integrasi kegiatan Komunikasi Publik melalui mekanisme rapat secara berkala oleh Tim Komunikasi Publik dan pelaksana. b. Perumusan dan pembahasan penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik, tema pesan Komunikasi, alokasi anggaran, prioritas khalayak sasaran, dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana strategis di lingkungan Badan.

Pasal 15

Dalam kondisi mendesak dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Badan, Biro berwenang melakukan perubahan program Komunikasi Publik atas persetujuan Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB I

BAB II

BAB III