PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 11 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PNS BAPETEN

Pasal 11

Koreksi

(1) MPKED menerima masukan berupa instruksi Pimpinan BAPETEN, laporan, data, atau informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN oleh PNS di lingkungan BAPETEN. (2) MPKED mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal 12

(1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran tingkat ringan, sedang, atau berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) MPKED menentukan sanksi kode etik yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga terjadi sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 13

(1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan termasuk melanggar kewajiban PNS atau larangan terhadap PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) MPKED menentukan hukuman disiplin yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga terjadi berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 14

(1) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat ringan, MPKED menyerahkan urusan penegakan disiplin kepada PBM. (2) Untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, PBM mengikuti mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. (3) Untuk pelanggaran kode etik tingkat ringan, MPKED menjatuhkan sanksi sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (4) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED dapat memeriksa adanya dugaan telah terjadi pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat. (5) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010. (6) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan mekanisme sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 15

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada Padal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, MPKED wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 16

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pemanggilan terhadap PNS ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED memberikan rekomendasi kepada PBM untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) PBM memberikan putusan berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 17

(1) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menerima putusan, PBM mengeksekusi penjatuhan hukuman disiplin. (2) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak menerima putusan, dapat menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010. (3) Putusan dan eksekusi atas penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 18

(1) MPKED wajib membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin kode etik dan/atau disiplin oleh PNS di lingkungan BAPETEN. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN setiap selesai melakukan pemeriksaan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19