PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 10 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pegawai BAPETEN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan BAPETEN, termasuk PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan di lingkungan BAPETEN. 4. Unit Kerja adalah unit setingkat eselon II serta Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BAPETEN. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala BAPETEN. 6. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang secara hierarki langsung membawahi Pegawai. 7. Atasan dari Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang membawahi Atasan Langsung. 8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin. 9. Dinas Luar adalah tugas kedinasan atas persetujuan Atasan Langsung yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN. 10. Alat Presensi adalah alat yang dipergunakan untuk mencatat kehadiran dan kepulangan Pegawai berupa finger scan, handkey, atau alat pencatat kehadiran dan kepulangan lain yang telah ditentukan oleh BAPETEN. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Buku Catatan Penilaian Pegawai adalah buku catatan mengenai prestasi maupun pelanggaran Pegawai. 12. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan secara tertulis, dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Pasal 7

Koreksi

(1) Pegawai wajib mengisi: a. Formulir A, apabila yang bersangkutan datang terlambat, pulang lebih awal, keluar kantor sementara dalam jam kerja, yang selanjutmya diajukan kepada Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung untuk mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Formulir B, apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan keluar kantor, yang selanjutnya diajukan kepada Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung untuk mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini; c. Formulir C, apabila yang bersangkutan melaksanakan kerja lembur, yang selanjutnya diajukan kepada Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung untuk mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini; d. Formulir D, apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja, yang selanjutnya diajukan kepada Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini; e. Formulir E, apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari kerja karena sakit, yang bersangkutan dapat mengajukan cuti sakit dan melakukan pengisian yang selanjutnya diajukan kepada Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung untuk mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini, disertai surat keterangan dari dokter/puskesmas/klinik kesehatan. (2) Dalam hal Unit Kerja melaksanakan kegiatan di luar kantor yang melibatkan Pegawai, wajib membuat Nota Dinas Pemberitahuan Izin Dinas Luar ditujukan kepada Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 5 (lima) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan. (2) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis. (3) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (4) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. (5) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (7) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. (8) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja, diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. (9) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja atau lebih, diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. (10) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dengan jumlah kumulatif 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai. (11) Perhitungan tidak mematuhi jam kerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dengan jumlah kumulatif 7½ (tujuh setengah) jam, dinyatakan 1 (satu) hari kerja tidak masuk kerja. (12) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja atau daftar hadir pada saat pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya selama 7½ (tujuh setengah) jam.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20