Koreksi Pasal 16

(1) Pelaku Usaha Ketenaganukliran untuk jenis kegiatan Perizinan Berusaha subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan subsektor pendukung sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. orang perseorangan; b. badan usaha; c. kantor perwakilan; dan d. badan usaha luar negeri. (2) Pelaku Usaha Ketenaganukliran untuk jenis kegiatan subsektor Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan subsektor pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus badan usaha. (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.