Koreksi Pasal 2

(1) Penunjukan Plh. dapat dilakukan jika Pejabat definitif: a. melakukan perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan; c. sakit yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan tugas dan fungsi; atau d. cuti yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan tugas dan fungsi. (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah. (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan definitif. (4) Penunjukan Plh dapat tidak dilakukan dalam hal Pejabat definitif yang sedang berhalangan sementara karena melaksanakan tugas kedinasan tetap dapat melaksanakan tugas rutin.