Koreksi Pasal 16

(1) Surat perintah penunjukan PNS sebagai Plt. ditandatangani oleh: a. Kepala Badan untuk JPT madya; b. Sekretaris Utama untuk JPT pratama, berdasarkan usulan dari Deputi pada unit kerja masing-masing; dan c. kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan sumber daya manusia, untuk Jabatan administrator dan Jabatan pengawas berdasarkan usulan dari kepala biro, direktur, inspektur, dan kepala pusat. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.