PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut

PERBAN Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut dengan Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada melalui menteri yang mengoordinasikannya 2. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Bakamla. 3. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Bakamla yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 4. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 5. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. 6. Pegawai Bakamla adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan untuk bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Bakamla, serta secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Kepala Badan. 7. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II/satuan kerja mandiri di lingkungan Bakamla. 8. Inspektur adalah pejabat struktural eselon II Inspektorat Bakamla.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Koreksi

Setiap Penyelenggara Negara dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/ aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk untuk hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara; g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun untuk kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla; i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 9

(1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik pegawai Bakamla; c. prinsip pelayanan prima; d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

(1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya benturan kepentingan, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan. (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing unit kerja. (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Utama.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam MENETAPKAN keputusan dan/atau tindakan. (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung/pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait. (3) Atasan langsung/pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut dinyatakan tetap berlaku. (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung/pejabat pengambil keputusan tersebut. (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Negara atau pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam situasi benturan kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara dapat melakukan tindakan: a. pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. membatasi akses informasi; d. mutasi; e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau f. pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 14

(1) Setiap Pegawai Bakamla yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja. (2) Setiap Pegawai Bakamla yang terbukti melakukan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16