PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut

PERBAN Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada melalui menteri yang mengoordinasikannya. 2. Kode Etik Pegawai Bakamla yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Bakamla dalam menjalankan tugas organisasi. 3. Pegawai pada Bakamla yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan; c. Anggota Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla; dan d. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla.

Pasal 13

Koreksi

Pegawai dilarang: a. memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain; c. menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan; d. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan; e. melakukan kegiatan dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh isteri atau suami, anak, dan orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan; f. mencari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menolak permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena keterbatasan sarana dan prasarana; h. melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan perintah kedinasan; i. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya; j. menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga untuk hal di luar tugas dan kewenangan; k. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan calon tersangka, tersangka dan terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang dalam proses penyidikan kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; l. menerima gratifikasi; m. memberikan beban tambahan biaya dalam melaksanakan pelayanan; n. melecehkan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; o. memanipulasi dan rekayasa perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas lembaga yang wajib dirahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan pimpinan; dan q. menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan, kerugian, dan ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30