PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN TELUR UNGGAS PEMERINTAH DANCADANGAN IKAN KEMBUNG PEMERINTAH

PERBAN Nomor 10 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Telur Unggas adalah telur konsumsi yang berasal dari hasil budidaya ayam ras petelur final stock yang tidak dibuahi. 2. Ikan Kembung adalah ikan yang berasal dari sumber daya ikan laut yang tergolong dalam genus Rastrelliger. 3. Cadangan Telur Unggas Pemerintah yang selanjutnya disingkat CTUP adalah persediaan Telur Unggas yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 4. Cadangan Ikan Kembung Pemerintah yang selanjutnya disingkat CIKP adalah persediaan Ikan Kembung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 5. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CTUP dan CIKP. 6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 8. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 9. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 12. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CTUP DAN CIKP

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CTUP dan CIKP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CTUP dan CIKP paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CTUP dan CIKP; dan b. target pengadaan CTUP dan CIKP. (2) Target sasaran penyaluran CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. (3) Target pengadaan CTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pengadaan dari dalam negeri. (4) Target pengadaan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengadaan dari dalam negeri; dan/atau b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan CTUP dan CIKP meliputi: a. pengadaan; b. pengelolaan, dan c. penyaluran. (2) Penyelenggaraan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada: a. Perum BULOG; dan/atau b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan. (3) Penugasan kepada BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (4) Dalam pelaksanaan penugasan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Pengadaan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung yang ditetapkan sebagai CTUP dan CIKP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

(1) Pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui: a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan HPP. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Pembelian Telur Unggas dan Ikan Kembung dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga Telur Unggas dan Ikan Kembung komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

(1) Dalam hal rata-rata harga Telur Unggas dan Ikan Kembung di tingkat produsen di bawah HPP, dilakukan pembelian dengan HPP. (2) Dalam hal rata-rata harga Telur Unggas dan Ikan Kembung di tingkat produsen di atas HPP, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu. (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengadaan CIKP dari dalam negeri tidak mencukupi untuk: a. pemenuhan cadangan; b. menjaga stabilitas harga Ikan Kembung dalam negeri; dan/atau c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CIKP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CIKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CIKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. (4) Pengadaan CIKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pengelolaan CTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Telur Unggas yang ditetapkan sebagai CTUP. (2) Pengelolaan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Ikan Kembung yang ditetapkan sebagai CIKP. (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai bentuk penanganan CIKP agar tidak mengalami turun mutu.

Pasal 12

(1) Pengelolaan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CTUP dan CIKP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu. (2) Pengelolaan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana penyaluran; b. umur simpan; dan c. nilai keekonomian.

Pasal 13

CTUP dan CIKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 14

(1) Batas waktu simpan CTUP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling singkat 1 (satu) minggu. (2) Batas waktu simpan CIKP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Batas waktu simpan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk beku. (4) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai CTUP dan CIKP disimpan di gudang Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (5) CTUP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memenuhi kriteria: a. kerabang banyak noda dan kotoran; b. kerabang retak; c. berbau khas telur; dan/atau d. berdasarkan uji mutu fisik dan mikrobiologis secara sampling. (6) CIKP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memenuhi kriteria perubahan parameter sensori setelah ikan dilelehkan yang terdiri atas: a. kenampakan cemerlang; b. bau segar mengarah ke netral; c. sayatan daging cemerlang; dan/atau d. tekstur kompak dan elastis.

Pasal 15

(1) CTUP dan CIKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CTUP dan CIKP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CTUP dan CIKP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) MENETAPKAN pelepasan CTUP dan CIKP.

Pasal 16

(1) CTUP dan CIKP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. penyebab Keadaan Kahar; dan b. kuantum stok CTUP dan CIKP yang dilakukan pelepasan. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN pelepasan CTUP dan CIKP.

Pasal 17

Pelepasan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Pasal 18

(1) Penjualan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CTUP dan CIKP. (2) Pengolahan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam bentuk olahan sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CTUP dan CIKP. (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CTUP dan CIKP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas Telur Unggas CTUP dan Ikan Kembung CIKP yang ditukar. (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan atas CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CTUP dan CIKP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus melakukan pengadaan Telur Unggas dan Ikan Kembung untuk mengganti CTUP dan CIKP yang telah dilakukan pelepasan. (2) Pengadaan Telur Unggas dan Ikan Kembung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelepasan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi: a. kuantum stok CTUP dan CIKP yang dilakukan pelepasan; dan b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 22

(1) Penyaluran CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan: a. stabilisasi harga pangan; b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. (2) Penyaluran CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. operasi pasar umum; atau b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen. (4) Penyaluran CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 23

(1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. langsung di tingkat eceran; dan/atau b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di: a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. (3) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran di pasar rakyat dan perdagangan melalui sistema elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya untuk CIKP yang berasal dari pengadaan dalam negeri. (4) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (5) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CTUP dan CIKP langsung kepada sasaran tertentu.

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. pembelian jangka panjang; dan b. kemitraan.

Pasal 10

BAB Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

CTUP dan CIKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pelepasan CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Pasal 18

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan atas CTUP dan CIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN TELUR UNGGAS PEMERINTAH DANCADANGAN IKAN KEMBUNG PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29