PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing

PERBAN Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini dapat disesuaikan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional keterampilan atau keahlian pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu: a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional tertentu dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Arsiparis; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 3. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disingkat PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Provinsi adalah Gubernur. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Arsip Nasional Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat ANRI adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis. 9. Kepala Arsip Nasional yang selanjutnya disingkat dengan Kepala ANRI adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yang memiliki kewenangan untuk MENETAPKAN kebijakan dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing. 10. Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan hasil karya dari seorang calon Arsiparis sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang kearsipan yang telah ditentukan oleh ANRI.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun; d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing; e. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu; f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan; dan h. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun. (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D- IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun; d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing; e. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu; f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya; dan h. usia paling tinggi: 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 4

(1) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PNS yang berijazah D.III bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis sebelum diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sejak penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan. (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PNS yang berijazah D.IV/S-1 bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis sebelum diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sejak penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian untuk jenjang Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Muda, dan Arsiparis Ahli Madya. (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian jenjang Ahli Utama telah memiliki pendidikan formal serendah- rendahnya Magister (S-2) atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dari pendidikan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 5

(1) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis. (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau pimpinan unit kerja mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun.

BAB III

UJI KOMPETENSI

Pasal 6

Koreksi

(1) Uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 3 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh ANRI. (2) Uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian portofolio untuk Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Ahli Pertama dan Arsiparis Ahli Muda; b. penilaian portofolio dan wawancara untuk Arsiparis Ahli Madya dan Arsiparis Ahli Utama.

Pasal 7

(1) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) merupakan kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan. (2) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis kategori Keterampilan untuk jenjang jabatan Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, dan Arsiparis Penyelia harus memiliki kompetensi pada bidang sesuai dengan jenjang jabatan. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis di bidang pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis.

Pasal 8

(1) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis kategori Keahlian untuk jenjang jabatan Arsiparis Ahli Pertama atau Arsiparis Ahli Muda, paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan melalui kegiatan: a. bimbingan teknis, kursus ataupun pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis di bidang pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis; dan b. mengikuti dan mendapatkan sertifikat dalam bidang pembinaan kearsipan. (2) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis kategori Keahlian untuk jenjang jabatan Arsiparis Ahli Madya paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan antara lain: a. mengikuti bimbingan teknis, kursus ataupun pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis di bidang pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis; b. mengikuti dan mendapatkan sertifikat dalam bidang pembinaan kearsipan; dan c. pernah menduduki jabatan struktural di bidang kearsipan. (3) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis kategori Keahlian untuk jenjang jabatan Arsiparis Ahli Utama paling rendah harus memiliki kompetensi bidang sesuai jenjang jabatan antara lain: a. mengikuti kegiatan bimbingan teknis, kursus ataupun pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Teknis di bidang pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis; b. mengikuti dan mendapatkan sertifikat dalam bidang pembinaan kearsipan; c. pernah menduduki jabatan struktural di bidang kearsipan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan d. menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/kajian/evaluasi di bidang kearsipan yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku/Jurnal secara nasional.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b dilakukan atas permintaan Pejabat Pembina Kepegawaian dari PNS yang akan mengikuti uji kompetensi bidang kearsipan kepada Kepala ANRI. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Asesor yang telah ditetapkan oleh ANRI paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampaian permohonan untuk mengikuti uji kompetensi diterima oleh Kepala ANRI. (3) Hasil uji kompetensi yang terdiri dari penilaian portofolio dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kearsipan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.

BAB Kesatu

Penilaian Portofolio

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 10

Koreksi

(1) Tata Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui tahapan sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan Fungsional Arsiparis kepada Kepala ANRI untuk mendapatkan Rekomendasi/Persetujuan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi; b. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan: 1. fotokopi Ijazah D.III atau D.IV/S-1/S-2 yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA; 4. surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing; dan b) tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan, 5. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. fotokopi portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang kearsipan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6. c. Kepala ANRI dalam memberikan Rekomendasi/Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan formasi yang lowong, menugaskan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan untuk melakukan pemeriksaan terhadap: 1. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan; 2. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis; dan 3. penilaian portofolio dan wawancara. d. Dalam hal melakukan verifikasi sudah lengkap dan penilaian portofolio dan wawancara sesuai persyaratan, maka Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan memberikan sertifikat kompetensi bidang kearsipan. e. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul disertai dengan alasan. (2) Kepala ANRI memberikan Rekomendasi/Perswetujuan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis setelah PNS memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d. (3) Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan MENETAPKAN surat keputusan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 11

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/Inpassing. (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala ANRI.

Pasal 12

PNS yang direkomendasikan untuk duduk Jabatan Fungsional Arsiparis harus sesuai dengan formasi jenjang jabatan yang diusulkan/ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 13

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ANRI ini.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan Penyesuaian (Inpassing) Nasional Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis kepada Kepala ANRI paling lambat 10 Desember 2018.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15