PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

PERBAN Nomor 30 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan. 3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 9. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 10. Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah berupa dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. 11. Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah berupa dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 12. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 13. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau Masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi. 14. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Koreksi

(1) Dinas Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kearsipan. (2) Dinas Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten yang membawahi fungsi kearsipan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Kearsipan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip Daerah melaksanakan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal: a. pengawasan kearsipan; dan b. penyelamatan dan pelestarian arsip statis lembaga negara di daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas Arsip Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas arsip daerah berdasarkan rencana nasional; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah; c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan Kearsipan; d. penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; e. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dibidang Kearsipan; f. pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah; dan g. pengelolaan arsip statis.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dinas dan kepala bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh dinas arsip daerah provinsi dan dinas arsip daerah kabupaten/kota. (2) Pembinaan kearsipan oleh dinas arsip daerah provinsi, dilaksanakan terhadap: d. perangkat daerah provinsi; e. partai politik lokal, f. organisasi kemasyarakatan, g. perusahaan daerah provinsi; h. perusahaan swasta berskala provinsi; i. lembaga pendidikan berskala provinsi; dan j. masyarakat. (3) Pembinaan kearsipan oleh dinas arsip daerah kabupaten/kota dilaksanakan terhadap: a. perangkat daerah, b. pemerintahan desa/kelurahan; c. organisasi kemasyarakatan; d. perusahaan daerah kabupaten/kota dan desa/ kelurahan; e. perusahaan swasta berskala kabupaten/kota; f. lembaga pendidikan berskala kabupaten/kota; dan g. masyarakat.

BAB III

NOMENKLATUR, FUNGSI DAN TUGAS DINAS TIPE A

Pasal 11

Koreksi

Susunan organisasi dinas arsip daerah tipe A terdiri atas: a. kepala; b. sekretariat; c. bidang pembinaan kearsipan; d. bidang pengawasan kearsipan; e. bidang pengelolaan arsip; dan f. bidang layanan dan pemanfaatan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Kepala dinas memiliki fungsi: a. menyusun rencana daerah di bidang kearsipan berdasarkan rencana nasional; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan; c. perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang kearsipan; d. membina pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan; e. melakukan pengawasan internal kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan; f. melaksanakan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah; dan g. memberikan layanan dan pemanfaatan arsip statis. (2) Kepala dinas memiliki tugas melaksanakan: a. memimpin dinas arsip daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi; c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina penyelenggaraan kearsipan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat; e. melakukan pengawasan kearsipan daerah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; f. menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis; g. menyelenggarakan pengelolaan arsip statis; h. menyelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip; dan i. menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

Pasal 13

(1) Sekretariat memiliki fungsi mengoordinasikan urusan kearsipan dan urusan fasilitatif lainnya. (2) Urusan fasilitatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sekretariat dinas melaksanakan tugas sebagai berikut: a. melakukan pengurusan dan pengendalian naskah dinas, pembinaan dan evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit kerja/unit pengolah; dan b. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan penyiapan penyerahan arsip statis.

Pasal 15

Fungsi dan tugas kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh subbagian kearsipan.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Kearsipan memiliki fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang pembinaan kearsipan mempunyai tugas: a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; e. pelaksanaan sosialisasi kearsipan; dan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 18

Bidang pembinaan kearsipan terdiri atas: a. seksi pembinaan perangkat daerah; b. seksi pembinaan perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan; dan c. seksi pembinaan sumber daya manusia kearsipan.

Pasal 22

Bidang pengawasan kearsipan memiliki fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang pengawasan kearsipan menyelenggarakan tugas: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan kearsipan; b. melaksanakan perencanaan program pengawasan kearsipan; c. melaksanakan audit kearsipan; d. melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan; dan e. melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan.

Pasal 24

Bidang pengawasan kearsipan terdiri atas: a. seksi pengawasan perangkat daerah; dan b. seksi pengawasan perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan.

Pasal 27

Bidang pengelolaan arsip memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bidang pengelolaan arsip mempunyai tugas: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis; b. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis; d. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip; e. pelaksanaan pengolahan arsip; dan f. pelaksanaan preservasi arsip.

Pasal 29

Bidang pengelolaan arsip terdiri atas: a. seksi pengelolaan arsip dinamis; b. seksi akuisisi dan pengolahan arsip statis; dan c. seksi preservasi arsip.

Pasal 33

Bidang layanan dan pemanfaatan arsip memiliki fungsi melaksanakan layanan dan pemanfaatan arsip.

Pasal 34

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bidang layanan dan pemanfaatan arsip mempunyai tugas: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan dan pemanfaatan arsip; b. pelaksanaan layanan informasi arsip; dan c. pelaksanaan pemanfaatan arsip statis.

Pasal 35

Bidang layanan dan pemanfaatan arsip terdiri atas: a. seksi layanan arsip dan pemanfaatan arsip statis; dan b. seksi sistem informasi kearsipan.

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Pasal 32

BAB Keenam

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36