PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

PERBAN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja, dipekerjakan, atau diperbantukan yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang serta bekerja secara penuh di lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA. 2. Penilaian Prestasi Kerja PNS selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS yang dalam setiap tahun dan setiap bulan oleh pejabat penilai. 3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 5. Sasaran Kerja Bulanan yang selanjutnya disingkat SKB adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS setiap bulan. 6. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rincian Kerja adalah rencana yang memuat kegiatan dan target yang akan dicapai setiap periode sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. 9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. 10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. 11. Tugas Pokok adalah tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. 12. Tugas Tambahan adalah tugas lain dan tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada di dalam SKP yang telah ditetapkan. 13. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi.

BAB III

PENYUSUNAN SKP DAN SKB

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pegawai wajib menyusun SKP berdasarkan rincian kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut menjadi SKB.

Pasal 4

Koreksi

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat kegiatan tugas pokok jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang bersifat nyata dan dapat diukur. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari serta mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai. (3) Dalam hal terjadi mutasi pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan berikutnya sesuai dengan keputusan penempatan atau keputusan pengangkatan.

Pasal 5

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dan ditetapkan setiap awal bulan serta mendapat persetujuan pejabat penilai. (2) SKB sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kegiatan tugas pokok jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 6

(1) Selain melaksanakan tugas pokok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Pegawai dapat melaksanakan tugas tambahan dan tugas kreativitas. (2) Tugas tambahan dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai. (3) Tugas tambahan dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penilaian capaian SKB dan mendapatkan nilai 1(satu).

Pasal 7

(1) Untuk menjamin kepastian dalam pencapaian target bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap pegawai wajib mencatat aktivitas kerja harian ke dalam sistem aplikasi pencatatan harian pegawai. (2) Dalam hal sistem aplikasi pencatatan harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berfungsi maka pencatatan aktivitas kerja harian menggunakan sistem manual.

Pasal 8

Penyusunan rencana kerja tahunan, rincian kerja tahunan unit kerja, SKP dan SKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik ini.

BAB IV

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 9

Koreksi

PPKP meliputi: a. penilaian prestasi kerja tahunan; dan b. penilaian prestasi kerja bulanan.

Pasal 10

Koreksi

Penilaian prestasi kerja tahunan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 (Sembilan puluh satu sampai dengan ke atas): sangat baik; b. 76 – 90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh): baik; c. 61 – 75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima): baik; d. 51 – 60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh lima): kurang; dan e. 50 (lima puluh ke bawah): buruk.

Pasal 11

(1) Penilaian prestasi kerja tahunan terdiri atas unsur: a. SKP; dan b. perilaku kerja. (2) Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat pegawai yang melakukan tugas belajar di dalam negeri, penilaian SKP dilakukan berdasarkan hasil Indeks Prestasi (IP) rata-rata setiap tahun dibagi skala tertinggi Indeks Prestasi (IP) dikalikan 100 hasilnya merupakan nilai SKP. (2) Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah.

Pasal 13

(1) Penilaian SKP didasarkan pada hasil penilaian SKB. (2) Dalam hal Penilaian SKP untuk pejabat fungsional yang menggunakan konversi nilai SKP ke dalam angka kredit, berdasarkan nilai akhir tim penilai.

Pasal 14

(1) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan. (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai dan masukan dari pihak lain. (4) Kriteria penilaian perilaku tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

Pasal 15

(1) Penilaian prestasi kerja bulanan terdiri atas unsur: a. SKB; dan b. kehadiran. (2) Penilaian SKB dilakukan dengan menghitung tingkat capaian target kuantitas serta target kualitas yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan. (3) Penilaian target kualitas berdasarkan Pedoman Penilaian capaian target kualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini. (4) Penilaian kehadiran didasarkan pada pemenuhan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Penilaian prestasi kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja. (6) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Arsip Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA.

Pasal 16

Penilaian SKB dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 (sembilan puluh satu sampai dengan ke atas): sangat baik; b. 76 – 90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh): baik; c. 61 – 75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima): baik; d. 51 – 60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh lima): kurang; dan e. 50 (lima puluh ke bawah): buruk.

Pasal 17

(1) Penilaian SKB didasarkan pada pencapaian target bulanan Pegawai. (2) Penilaian SKB dilakukan dengan menilai aktivitas Pegawai yang terekam dalam aplikasi pencatatan harian pegawai yang dibandingkan kesesuaiannya dengan SKB; (3) Penilaian SKB dilaksanakan oleh pejabat penilai setiap awal bulan berikutnya.

Pasal 18

(1) Penilaian capaian kinerja bulanan disampaikan kepada Bagian Kepegawaian paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya. (2) Dalam hal pegawai keberatan atas hasil penilaian maka dilakukan verifikasi dan penetapan nilai akhir oleh atasan pejabat penilai.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22