PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016

PERBAN Nomor 24 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1546), diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Khusus bagi Unit Pelaksana Teknis Balai Arsip Tsunami Aceh, selain mengacu kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA Tahun Anggaran 2016, Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa dapat mengacu kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/1287/2015 tentang Penetapan Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh. 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1546); MEMUTUSKAN:

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi