PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia

PERBAN Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945. 5. Arsip Nasional Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. 6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah provinsi. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 12. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. 13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas pelaporan. 15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 16. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya.Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber- sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran 18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. 19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk juga dalam CaLK adalah menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya. 21. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas. 22. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 23. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 24. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan piutang jangka panjang. 25. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang 26. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 27. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 29. Pendapatan -LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. 30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Gubernur MENETAPKAN Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan. (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah provinsi yang mempunyai kompetensi, tugas danfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada Pencipta Arsip tingkat Provinsi, Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten/Kota dan LKD Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang diberikan wewenang untuk MENETAPKAN pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagai berikut: a. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggung Jawab Kegiatan; b. pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); dan c. bendaharawan pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. (2) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang MENETAPKAN pejabatpengelolaan keuangan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri Keuangan dan Kepala ANRI. (3) Penetapan pengelola anggaran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian, dan loyalitas.

Pasal 6

Pengelola anggaran sebelum melaksanakan pencairan anggaran dana dekonsentrasi, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: a. mempelajari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA; b. membuat Petunjuk Operasional (POK); c. membuat Spesimen ke Bank, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); d. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. menyiapkan Buku Kas Umum; f. menyiapkan Buku Pembantu Pengawasan Pelaksanaan Anggaran; g. menyiapkan Buku Pembantu Bank; dan h. menyiapkan Buku Pembantu Pajak.

Pasal 7

(1) Pengelolaan Anggaran sebagai pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan dana dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap sisa anggaran lebih tersebut wajib disetor ke Kas Negara.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Koreksi

Pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB) Penerima Dana Dekonsentrasi ANRI.

Pasal 12

Koreksi

(1) Mekanisme pelaporan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi melaporkan pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada Gubernur; dan b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan Kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja, laporan berkala, dan laporan keuangan. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan triwulanan. (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disusun dan dilaporkan setiap enam bulan atau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan.

Pasal 13

(1) Mekanisme pelaporan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi melaporkan pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada Gubernur; dan b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan Kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja, laporan berkala, dan laporan keuangan. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan triwulanan. (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan atau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan.

Pasal 14

Dalam penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi ANRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ANRI ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi berdasarkan usulan kepala daerah dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Dana Dekonsentrasi.

Pasal 16

(1) Penerima dana dekonsentrasi menyusun Laporan Keuangan atas penerimaan dana dekonsentrasi. (2) Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi mengikuti tata cara dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan. (3) Format penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2018 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018i DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI PADA ARSIP NASIONAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA I. TAHAPAN PENYUSUNAN 1. Menyiapkan SK Pengelola APBN, DIPA/DIPA revisi,POK/POK revisi, Dokumen pelengkap DIPA Revisi/POK Revisi/Perubahan SK Pengelola APBN. 2. Mencetak/Mendownload BAR, Neraca Percobaan Kas, Neraca Percobaan Akrual, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya dari aplikasi e-rekon. II. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RINGKASAN I. LAPORAN RELIASASI ANGGARAN II. NERACA III. LAPORAN OPERASIONAL IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi ………… adalah salah satu entitas akuntansi di bawah kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi ………………... Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Ibukota Provinsi, (tgl/bln/thn) Kepala, (Nama Kepala Dinas) (Nip Kepala Dinas) DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar … Daftar Isi … Pernyataan Tanggung Jawab … Ringkasan … I. Laporan Realisasi Anggaran … II. Neraca … III. Laporan Operasional … IV. Laporan Perubahan Ekuitas … V. Catatan atas Laporan Keuangan … A. Penjelasan Umum … B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran … C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca … D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional … E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas … F. Pengungkapan Penting Lainnya … VI. Lampiran dan Daftar … ARSIP NASIONAL RI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI ………………………………. Jl. ……………. …………………… PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi ……….. yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan ……….. Tahun Anggaran …….. sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (Ibukota Provinsi, (tgl/bln/thn) Kepala, (Nama Kepala Dinas) (Nip Kepala Dinas) RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Semester ….. Tahun ……. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi …….. Tahun …… ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi : 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni ……... Realisasi Pendapatan Negara pada TA 30 Juni …… adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0,00 . Realisasi Belanja Negara Bruto pada TA ……. adalah sebesar Rp……… atau mencapai …..% dari alokasi anggaran sebesar Rp…………. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 30 Juni …….. dan 30 Juni ………. Uraian 30 Juni ……. 30 Juni ….. Anggaran Realisasi % Real. thd Anggaran Realisasi Pendapatan Negara 0,00 0,00 0,00% - Belanja Negara ……………...,00 ………………..,00 ………..% …………….,00 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni ……. Nilai Aset per 30 Juni ……. dicatat dan disajikan sebesar Rp …………….. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp …………. , Aset Tetap (neto) sebesar Rp …….. , Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp ……. dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp ……... Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp ………… dan Rp ………. Ringkasan Neraca per 30 Juni ……. dan 31 Desember …… dapat disajikan sebagai berikut: Ringkasan Neraca per 30 Juni …… dan 31 Desember …….. Uraian 30 Juni …….. 31 Desember ……… Kenaikan/ (penurunan) (Rp) % Aset Aset Lancar ………….. 0,00 …………….. 0,00 Aset Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aset …………… 0,00 …………… 0,00 Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek ………….. 0,00 ……………. 0,00 Jumlah Kewajiban ………….. 0,00 …………… 0,00 Ekuitas Dana Ekuitas Dana 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Ekuitas Dana 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas ………….. 0,00 ……………. 0,00 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni …….. adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp ……………. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai …………... Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,00 dan defisit sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar ………………. Ringkasan Laporan Operasioanal per 30 Juni ……. dan 30 Juni ……… Uraian 30 Juni …….. 30 Juni …….. Kenaikan/ (penurunan) (Rp) % Pendapatan-LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Operasional ………………… ………………… ………………… ……… ……… … surplus/defisit dari operasi ………………… ………………… ………………… ……… ……… … Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 Pos-pos Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 surplus/defisit dari non operasi 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) - LO ………………… ………………… ………………… ……… ……… … 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari……… adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar ……….. kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp…………. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni ……. adalah senilai Rp 0,00 . Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni …….. dan 30 Juni ……. Uraian 30 Juni ……. 30 Juni …….. Kenaikan/ (penurunan) (Rp) % Ekuitas Awal 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus / Defisit-LO ………………. ……………… ………………… ……… ……… … Koreksi 0,00 0,00 0,00 0,00 Transaksi Antar Entitas ………………… ………………… ………………… ……… ……… … Ekuitas Akhir 0,00 0,00 0,00 0,00 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI ……………….. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni ….. dan 30 Juni …… (Dalam Rupiah) Uraian Catata n 30 Juni ……… % thd Angg 30 Juni ……. Anggaran Realisasi Realisasi PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA B.2 Belanja Operasi Belanja Pegawai B.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang B.4 …………………. . ………………… ……. . ………………… .. Belanja Modal B.5 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial B.6 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLA H BELANJA ………………… ………………… …… …… …… … ………………… Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini II. NERACA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI ……………………….. Neraca Per 30 Juni …….. dan 30 Juni ……… (Dalam Rupiah) Uraian Catatan 30 Juni ……… 31 Desember ……… ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 ……………… …. 0,00 Kas di Bendahara Penerimaan C.2 0,00 0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 0,00 0,00 Piutang Bukan Pajak C.4 0,00 0,00 Bagian Lancar TP/TGR C.5 0,00 0,00 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 0,00 0,00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.7 0,00 0,00 Belanja Dibayar di Muka C.8 0,00 0,00 Persediaan C.9 0,00 0,00 Jumlah Aset Lancar ……………… … 0,00 PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR C.10 0,00 0,00 Tagihan Penjualan Angsuran C.11 0,00 0,00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.12 0,00 0,00 Jumlah Piutang Jangka Panjang 0,00 0,00 ASET TETAP Tanah C.13 0,00 0,00 Peralatan dan Mesin C.14 0,00 0,00 Gedung dan Bangunan C.15 0,00 0,00 Jalan Irigasi dan Jaringan C.16 0,00 0,00 Aset Tetap Lainnya C.17 0,00 0,00 Kontruksi dalam Pengerjaan C.18 0,00 0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.19 0,00 0,00 Jumlah Aset Tetap 0,00 0,00 ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud C.20 0,00 0,00 Aset Lain-Lain C.21 0,00 0,00 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya C.22 0,00 0,00 Jumlah Aset Lainnya 0,00 0,00 JUMLAH ASET ……………… …… 0,00 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN C.23 ……………… ….. 0,00 Utang Kepada Pihak Ketiga C.24 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka C.25 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ……………… ….. 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN ……………… ….. 0,00 EKUITAS Ekuitas C.26 0,00 0,00 JUMLAH EKUITAS DANA 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ……………… ….. 0,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini III. LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI ………….. Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni ……… dan 30 Juni ……….. (Dalam Rupiah) URAIAN CATATA N 30 Juni ……… 30 Juni ……… KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 0 0 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 Pendapatan Cukai 0 0 Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 Pendapatan Bea Masuk 0 0 Pendapatan Bea Keluar 0 0 Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 0 0 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 0 0 PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 0,00 0,00 BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai D.2 0,00 0,00 Beban Persediaan D.3 0,00 0,00 Beban Barang dan Jasa D.4 …………… ……. 0,00 Beban Pemeliharaan D.5 0,00 0,00 Beban Perjalanan Dinas D.6 …………… …………… ……. ……… Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.7 0,00 0,00 Beban Bunga 0,00 0,00 Beban Subsidi 0,00 0,00 Beban Hibah 0,00 0,00 Beban Bantuan Sosial D.8 0,00 0,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 0,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 0,00 0,00 Beban Transfer 0,00 0,00 Beban Lain-Lain D.11 0,00 0,00 JUMLAH BEBAN OPERASIONAL …………… ….. …………... SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL …………… ….. …………… ….. KEGIATAN NON OPERASIONAL D.12 SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0,00 0,00 Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0,00 0,00 Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0,00 0,00 SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non 0,00 0,00 Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 POS LUAR BIASA D.13 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) - LO …………… ….. …………… ….. Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI ………………… Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni ……… dan 30 Juni ………… (Dalam Rupiah) Uraian Catat an 30 Juni ……… 30 Juni ………. EKUITAS AWAL E.1 0,00 0,00 SURPLUS/DEFISIT - LO E.2 ……………… …. …………… …….. PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuain Nilai Aset E.3 0,00 0,00 Penyesuaian Nilai Kewajiban E.4 0,00 0,00 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan E.5 0,00 0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap E.6 0,00 0,00 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.7 0,00 0,00 Lain-lain E.8 0,00 0,00 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.9 ……………… … …………… … KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.10 0,00 0,00 EKUITAS AKHIR E.11 0,00 0,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19