Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indon…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 160) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. SIM Ranmor Perseorangan; b. SIM Ranmor Umum; dan c. SIM Internasional. (2) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas: a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; b. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; c. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; d. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; e. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; f. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; g. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; h. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; i. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; j. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik; dan k. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A termasuk Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik. (3) Untuk dapat memiliki SIM A Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM A; dan b. SIM A yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A diterbitkan. (4) Untuk dapat memiliki SIM BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM A atau SIM A Umum; dan b. SIM A atau SIM A Umum yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A atau SIM A Umum diterbitkan. (5) Untuk dapat memiliki SIM BI Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM A Umum atau BI; dan b. Sim A Umum atau BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A Umum atau BI diterbitkan. (6) Untuk dapat memiliki SIM BII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM BI; dan b. SIM BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI diterbitkan. (7) Untuk dapat memiliki SIM BII Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM BI Umum atau BII; dan b. SIM BI Umum atau BII yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI Umum atau BII diterbitkan. (8) Untuk dapat memiliki SIM CI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM C; dan b. SIM C yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM C diterbitkan. (9) Untuk dapat memiliki SIM CII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus memenuhi ketentuan: a. memiliki SIM CI; dan b. SIM CI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM CI diterbitkan. (10) SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseorangan atau SIM Ranmor umum. (11) SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diterbitkan di: a. INDONESIA; atau b. negara lain. (12) SIM Internasional yang diterbitkan di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, hanya berlaku di wilayah negara lain. (13) SIM Internasional yang diterbitkan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berlaku di wilayah Negara Republik INDONESIA berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas Jalan atau perjanjian internasional lainnya. 3. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 3 Pasal 9 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi: 1. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik; 2. melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara INDONESIA atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing; 3. melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya; 3a melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri; 4. melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di INDONESIA; 5. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; 5a melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional; dan 6. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak; b. untuk penerbitan SIM Internasional meliputi: 1. mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik; 2. mengunggah: a) pasfoto; b) foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik; c) foto SIM; d) foto paspor; e) foto kartu izin tinggal tetap, untuk warga negara asing; f) foto SIM Internasional, untuk perpanjangan SIM; dan g) foto tanda tangan; 3. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan 4. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk penerbitan SIM Internasional. (2) Dokumen keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas: a. paspor dan kartu izin tinggal tetap bagi yang berdomisili tetap di INDONESIA; b. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan; atau c. paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di INDONESIA. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk penerbitan SIM: a. perubahan data Pengemudi melampirkan: 1. penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi Pengemudi yang melakukan perubahan identitas tertentu; dan 2. SIM lama; b. penggantian SIM hilang melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri; c. penggantian SIM rusak melampirkan SIM lama yang rusak; d. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan ditambah dengan putusan pengadilan mengenai pencabutan SIM; e. perpanjangan SIM, melampirkan SIM lama; dan f. penerbitan SIM baru karena kedaluwarsa, melampirkan SIM lama. (3a) Sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, bagi pemohon peningkatan SIM Ranmor Umum dan pemohon SIM Ranmor Perseorangan. (3b) Sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 3a direkam dalam pangkalan data sebagai bagian dari basis data SIM Korlantas Polri. (3c) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5a belum dipenuhi, pemohon segera memproses kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebelum SIM diserahkan. (4) Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan setelah larangan mengemudi berakhir sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan. 4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi pemeriksaan: a. penglihatan; b. pendengaran; dan c. fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain. (2) Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah. (3) Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan. (5) Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkam dalam pangkalan data sebagai bagian dari basis data SIM Korlantas Polri. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek: a. kemampuan kognitif; b. kemampuan psikomotorik; dan c. kepribadian. (2) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikologi Polri atau psikologi di luar Polri yang telah mendapatkan rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri. (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi. (4) Surat keterangan lulus uji psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. (5) Data hasil kesehatan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam suatu pangkalan data sebagai bagian dari basis data SIM Korlantas Polri. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk permohonan: a. SIM baru; b. peningkatan golongan SIM; dan c. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. (2) Ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan E-AVIS pada: a. perangkat yang tersedia di Satpas; atau b. gawai milik pemohon. (3) Sebelum melaksanakan ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diberikan pencerahan. (4) Pencerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas. (5) Materi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa INDONESIA bagi warga negara INDONESIA atau bahasa Inggris bagi warga negara asing. 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) Ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk permohonan: a. SIM baru; b. peningkatan golongan SIM; dan c. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. (3) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada: a. lapangan ujian praktik di Satpas atau lokasi lain; dan b. ruas jalan tertentu. (4) Sebelum pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan. (5) Pemohon diberi kesempatan melakukan uji coba di lapangan ujian praktik paling banyak 2 (dua) kali sebelum menjalani ujian praktik. (6) Materi yang diujikan dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. (7) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri. 8. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan. (2) Kelompok kerja pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan: a. verifikasi data pemohon; b. melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM; c. menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan d. menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2023 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 25

Pasal II