Koreksi Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka: 1. Peraturan PRESIDEN Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional; 2. Peraturan PRESIDEN Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; 4. Peraturan PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 22); 5. Peraturan PRESIDEN Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 120); 6. Peraturan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 12); 7. Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 117 Tahun 1993; 8. Keputusan PRESIDEN Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional INDONESIA; dan 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.