Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 2

KEPPRES Nomor 96 Tahun 2004 | Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG, KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Malinau meliputi wilayah Kabupaten Malinau; (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu meliputi wilayah Kota Batu; (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu meliputi wilayah Kabupaten Murung Raya; (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang meliputi wilayah Kabupaten Barito Timur; (5) Daerah (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Penajam meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara; (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Melonguane meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud; (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tobelo meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Utara; (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Labuha meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan; (9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Batulicin meliputi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; (10) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Mukomuko meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko; (11) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tais meliputi wilayah Kabupaten Seluma; (12) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bintuhan meliputi wilayah Kabupaten Kaur; (13) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Suwawa meliputi wilayah Kabupaten Bone Bolango; (14) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Marisa meliputi wilayah Kabupaten Pohuwato; (15) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tomohon meliputi wilayah Kota Tomohon; (16) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Amurang meliputi wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.
Koreksi Anda