KEPPRES Nomor 9 Tahun 2021 — Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

Berlaku

Penetapan: 13 April 2021

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2021 — Panitia Pencalonan… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2021 — Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

Berlaku

Penetapan: 13 April 2021

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Pencalonan Indonesia sebagai T\ran Rumah Olimpiade Tahun 2032, Indonesia Bid Committee Olgmpic Games 2032 yang selanjutnya disebut Panitia INABCOG.

(2) Panitia dimaksud pada ayat INABCOG sebagaimana

Pasal 2

Panitia INABCOG berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Panitia INABCOG sebagaimana dimaksud dalam ( Pasal 1 bertugas: a. melakukan persiapan pencalonan (bidding); b. men)rusun peta jalan strategi dan/atau rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan c. melakukan promosi, kampanye publik Qtublic camp aign| dan sosialisasi pencalonan ndonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

(2) Peta jalan strategi dan/atau rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan prinsip-prinsip efisien dan efektif serta ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 4

Panitia INABCOG terdiri atas: a. Pengarah; b. dan Penanggungjawab; c. Pelaksana.

Pasal 5

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

(2) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 1. Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Anggota: a) Menteri Luar Negeri; b) Menteri Sekretaris Negara; c) Menteri Keuangan; d) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; e) Kepala Badan Intelijen Negara; 0 Sekretaris Kabinet; dan g) Erick Thohir (anggota Komite Olimpiade Internasionall International Olympic Committee Membefl.

Pasal 6

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.

(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengoordinasikanperencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan b. menugaskan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Pasal 7

(1) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; b. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peta jalan strategi tlan/atau rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan c. menyusun dan menetapkan proposal pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf c terdiri atas sejumlah pejabat dan/atau perwakilan dari: a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian SekretariatNegara; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Luar Negeri; e. Kementerian Dalam Negeri; f. Kementerian Komunikasi dan Informatika; g. Milik Kementerian Badan Usaha Negara; h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; j. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionall Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; k. Kementerian dan Pemuda Olahraga; l. Badan Intelijen Negara; m. SekretariatKabinet; n. Agung Republik Kejaksaan Indonesia; o. Kepolisian Republik Indonesia; Negara dan p. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 9

Kementerian/lembaga yang masuk dalam keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berdasarkan rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Pasal 10

(1) Untuk mendukung proses persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Kerja Pemenangan.

(2) Tim Kerja Pemenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banyak 40 (empat puluh) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan personil Tim Kerja Pemenangan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 11

Tim Kerja Pemenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 12

Tim Kerja Pemenangan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Pelaksana.

Pasal 13

Tim Kerja Pemenangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana paling lambat 31 Desember 2024.

Pasal 14

Masa keda Panitia INABCOG terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia INABCOG diperbantukan sekretariat yang dilaksanakan secara fungsional oleh Komite Olimpiade Indonesia.

Pasal 16

(1) yang diperlukan bagi Panitia Pendanaan INABCOG dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negira Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui optimalisasi anggaran.

(3) Pendanaan yang diterima Panitia INABCOG dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Pencalonan Indonesia sebagai T\ran Rumah Olimpiade Tahun 2032, Indonesia Bid Committee Olgmpic Games 2032 yang selanjutnya disebut Panitia INABCOG.

(2) Panitia dimaksud pada ayat INABCOG sebagaimana

Pasal 2

Panitia INABCOG berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.

Pasal 3

Pasal 4

Panitia INABCOG terdiri atas: a. Pengarah; b. dan Penanggungjawab; c. Pelaksana.

Pasal 5

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Pasal 6

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

(1) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1) Untuk mendukung proses persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Kerja Pemenangan.

(2) Tim Kerja Pemenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banyak 40 (empat puluh) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan personil Tim Kerja Pemenangan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 11

Pasal 12

Tim Kerja Pemenangan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Pelaksana.

Pasal 13

Tim Kerja Pemenangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana paling lambat 31 Desember 2024.

Pasal 14

Masa keda Panitia INABCOG terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia INABCOG diperbantukan sekretariat yang dilaksanakan secara fungsional oleh Komite Olimpiade Indonesia.

Pasal 16

(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negira Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui optimalisasi anggaran.

(3) Pendanaan yang diterima Panitia INABCOG dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2021 — Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2021 — Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya