KEPPRES Nomor 9 Tahun 2020 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas: A. Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Wakil Ketua 2. Menteri Kesehatan. : Menteri Keuangan. Sekretaris: 1. Menteri Dalam Negeri; Anggota 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Pertahanan; 4. Menteri Agama; 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Menteri Sosial; 8. Menteri Ketenagakerjaan; 9. Menteri Perdagangan; 10. Menteri Pekerjaan Umud dan Perumahan Rakyat; 11. Menteri Perhubungan; 12. Menteri Komunikasi dan Informatika; 13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 16. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 19. Menteri Pemuda dan Olahraga; 20. Kepala Badan Intelijen Negara; 21. Kepala Staf Kepresidenan; 22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 25. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 27. Para Gubernur seluruh Indonesia. B. Pelaksana Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakil Ketua: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan 5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Unsur Kementeriàn Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Unsur Kementerian Dalam Negeri; 6. Unsur Kementerian Luar Negeri; 7. Unsur Kementerian Pertahanan; 8. Unsur Kementerian Agama; 9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Unsur Kementerian Keuangan; 11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Unsur Kementerian Kesehatan; 13. Unsur Kementerian Sosial; 14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan; 15. Unsur Kementerian Perdagangan; 16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 17. Unsur Kementerian Perhubungan; 18. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika; 19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 25. Unsur Kementerian Pemudan Olah Raga; 26. Unsur Badan Intelijen Negara; 27. Unsur Kantor Staf Presiden; 28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan; 29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 31. Unsur Tentara Nasional Indonesia; 32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 33. Unsur lainnya yang diperlukan.