KEPPRES Nomor 9 Tahun 2016 — Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Badan Pekerja bertugas: a. menetapkan Pedoman Kerja AIPI; b. menyusun jadwal persidangan, tema dan rancangan acara; c. menyampaikan pertimbangan pada Pimpinan AIPI menjelang sidang dan/atau rapat AIPI; d. mempelajari rancangan pembahasan masalah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah; e. memantau perkembangan ilmu pengetahuan pada tingkat wilayah, nasional, regional, dan global; f. menetapkan naskah Sidang Paripurna; g. menyusun rancangan pendapat, saran, dan pertimbangan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diputuskan oleh rapat pleno dan/atau Sidang Paripurna. h. mengajukan usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila dipandang perlu; i. menyarankan kepada Pimpinan AIPI untuk menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; j. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja AIPI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal untuk diajukan ke pada Pemerintah dan/atau badan lain yang memberikan sumbangan; k. mengikuti tidak lanjut dari pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah; l. menyusun risalah dan/atau laporan tahunan AIPI; m. memfasilitasi, mengesahkan Anggaran Rumah Tangga, mengesahkan peraturan-peraturan terkait Badan Otonom, pemilihan pengurus Badan Otonom, pemilihan Dewan Pengarah Ilmiah dan Direktur Eksekutif DIPI dan/atau melaksanakan tugas lain sebagaimana diamanatkan oleh Sidang Paripurna AIPI terkait dengan penyiapan Badan Otonom untuk pertama kalinya.

Apabila Ketua Komisi berhalangan tetap, maka anggota tertua Komisi menjabat sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua Komisi.

Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan bertugas: a. menetapkan rencana kerja masing-masing Komisi sesuai dengan Pedoman Kerja AIPI dan menyampaikan usul anggaran belanja Komisi kepada Sekretariat Jenderal; b. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Sidang Paripurna; c. menyelenggarakan kerja sama dan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bertugas di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi; d. dalam penyelenggaraaan kerja sama dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan berkoordinasi dengan Pimpinan AIPI; e. menyampaikan laporan dan usul kepada Badan Pekerja tentang hal-hal yang perlu dimasukkan dalam acara sidang dan/atau rapat AIPI; f. menyampaikan pandangan, saran, dan pendapat tentang masalah yang ditangani Komisi kepada Pemerintah dan masyarakat.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan AIPI.

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kantor termasuk administrasi persidangan, kerumahtanggaan AIPI, keuangan, dan personalia.

Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan AIPI.

Ketua AIPI menetapkan Anggota Dewan Pengarah Ilmiah atas nama Sidang Paripurna. Bagian Ketiga. . .

Ketua AIPI menetapkan Direktur Eksekutif atas nama Sidang Paripurna. Bagian Kedelapan. .

Direktur Eksekutif bertugas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Tata cara evaluasi kinerja Dewan Pengarah Ilmiah dan Direktur Eksekutif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DIPI.

Masalah-masalah penting dan mendesak di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi bidang tugas Komisi dapat diajukan pada Badan Pekerja untuk dijadwalkan menjadi acara Sidang Paripurna AIPI.

Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI kepada masyarakat dan Pemerintah dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Sekretaris Jenderal menyusun risalah sidang dan/atau rapat serta mempersiapkan redaksi pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

AIPI mengenal berbagai jenis persidangan: a. Sidang Paripurna; b. Rapat Badan Pekerja; c. Rapat Komisi; d. Rapat Panitia Ad Hoc.

Sekretaris Jenderal membacakan surat-surat dan risalah rapat dan/atau sidang terakhir sebelum Rapat atau Sidang Paripurna dimulai.

Perhitungan anggaran belanja dan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disiapkan setiap bulan Agustus.

Pertanggungjawaban keuangan bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban keuangan disampaikan Pimpinan AIPI sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan AIPI setiap tahun kepada Sidang Paripurna.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan garis besar pembukuannya diterbitkan untuk publikasi.