Koreksi Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kajen maka Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pekalongan; (2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Namlea maka Kabupaten Buru dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masohi; (3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Saumlaki maka Kabupaten Maluku Tenggara Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tual; (4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Buol maka Kabupaten Buol dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Toli-Toli; (5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banggai maka Kabupaten Banggai Kepulauan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Luwuk; (6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Lewoleba maka Kabupaten Lembata dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Larantuka; (7)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ngabang maka Kabupaten Landak dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah; (8)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Prabumulih maka Kota Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim; (9)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pagar Alam maka Kota Pagar Alam dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lahat; (10)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Baa maka Kabupaten Rote- Ndao dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang; (11)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Parigi maka Kabupaten Parigi Moutong dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Donggala; (12)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banjar maka Kota Banjar dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ciamis.