Koreksi Pasal 29

(1) Kejaksaan di daerah terdiri Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang kedudukan dan wilayah hukumnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rincian tugas dan wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.