Koreksi Pasal 2

(1) Komite mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta maupun kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur; b. mengkoordinasikan keterpaduan rencana dan program, serta memantau pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur; c. MENETAPKAN upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite dapat: a. mengundang prjabat tertentu lainnya lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite mengikutsertakan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan atau Kota terkait.