Koreksi Pasal 40

(1) Instansi pemerintah wajib : a.memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa; b.memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional; c.memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. (2)Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. (3)Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a.Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; b.produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; c.tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.