KEPPRES Nomor 8 Tahun 2021 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024

Berlaku

Penetapan: 13 April 2021

KEPPRES Nomor 8 Tahun 2021 — Perubahan atas Kep… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 8 Tahun 2021 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024

Berlaku

Penetapan: 13 April 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 202O tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 202O-2O24 diubah sebagai berikut:

Angka 1

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibentuk Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (2) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan dukungan administrasi, teknis, dan substansi kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional berkoordinasi dengan Sekretaris dan Anggota Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (4) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (5) Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2A

(1) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2C

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut: a. Ketua: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Anggota: 1. Dalam Negeri; Menteri 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perencanaart Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Sekretaris Kabinet.

(2) Tirn Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas: a. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional; b. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; c. menetapkan. c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi; d. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholdersl; e. memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; f. memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah; dan g. melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

Angka 3

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 11 ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini berlaku pada mulai tanggal ditetapkan.

Pasal I

Angka 1

Pasal 2A

(1) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2C

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Tirn Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

KEPPRES Nomor 8 Tahun 2021 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024

KEPPRES Nomor 8 Tahun 2021 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024

Pasal I

Angka 1

Pasal 2A

Pasal 2C

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 8

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 2A

Pasal 2C

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 8

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya