KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1980

KEPPRES Nomor 75 Tahun 1984

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : (1) Susunan Organisasi dan keanggotaan Badan dan Koordinasi Energi Nasional terdiri dari : a. Ketua merangkap:Menteri Pertambangan anggota dan Energi b. Anggota-anggota: 1. Menteri Pekerjaan Umum; 2. Menteri Perindustrian; 3. Menteri Pertahanan dan Keamanan; 4. Menteri Menteri Perhubungan; 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Kehutanan 7. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 8. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup; 9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS; 10. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional; 11. Direktur Utama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). c. Sekretaris : 1. Direktur Jenderal Listrik merangkap anggota dan Energi Baru, Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris I; 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris II; 2. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : (1) Sekretariat BAKOREN dipimpin oleh Sekretaris I dan secara fungsional diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru dan apabila berhalangan oleh Sekretaris II yang dibantu oleh unsur-unsur dari Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi."

Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1984 TANGGAL 29 Desember 1984 BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL 1. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Ketua merangkap Anggota; 2. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota; 3 .Menteri Perindustrian sebagai Anggota; 4. Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota; 5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota; 6. Menteri Pertanian sebagai Anggota; 7. Menteri Kehutanan sebagai Anggota; 8. Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai Anggota; 9. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota; 10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Anggota; 11. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional sebagai Anggota; 12. Direktur Utama PERTAMINA sebagai Anggota; 13. Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru sebagai Sekretaris I merangkap Anggota; 14. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Sekretaris II merangkap Anggota. ------------------------------------------------------------------------ ! !----------------------------------------------- ! ! ! ! ! ! ! ! PANITIA TEKNIS ! ! ! ! SUMBER DAYA ENERGI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TEAM PENGKAJIAN ! ! ! ! MASALAH ENERGI ! ! ! !------------------ ! ! ! !----------------------------------------------- !