KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir

Berlaku

KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaks… | Pasal.id

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir?

KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.

Kapan KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir disahkan?

Apa status hukum KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir saat ini?

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 7 Tahun 2016 — Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir?

(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tahuna.

(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, maka Kabupaten Sabu Raijua dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang.

(5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, maka Kabupaten Halmahera Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ternate.

(6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.

(7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Lawas, maka Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.

(8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat.

(9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, maka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim. Pasal ... ; .. ~ I, , . I;.

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

(2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bombana pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana.

(3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tahuna tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

(4) Perkara '

(4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kupang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua.

(5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

(6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. I'Y ".; f " i ' i I, .. , j

(7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Lawas.

(8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada saat Keputusan Presiden iru ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7