Koreksi Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak pada Persetujuan"; BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama yang berkelanjutan dan berjangka panjang. YAKIN akan perlunya kerjasama yang berkelanjutan dan efektif demi kepentingan kedua negara; MENEGASKAN keinginan mereka dalam mempererat kerjasama bilateral antara kedua negara; dan DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati penuh kedaulatan; TELAH SEPAKAT SEBAGAI BERIKUT: PASAL I Para Pihak Penandatangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara. PASAL II Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama. PASAL III Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak Penandatangan maupun dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati harus didasarkan pada pengaturan pelaksanaan tersendiri. PASAL IV 1. Para Pihak penandatangan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Para Pihak Penandatangan yang melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga-tenaga ahli, para teknisi dan para pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait dari kedua negara. 2. Para Pihak Penandatangan setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan a. masing-masing Pihak Penandatangan akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan kekayaan intelektual tersebut; b. dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak Penandatangan dan/atau lembaga-lembaga atas nama Pihak Penandatangan tersebut untuk kepentingan komersial, maka Pihak Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil. 3. Para Pihak Penandatangan akan saling menjamin bahwa Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan ke dalam wilayah Pihak Penandatangan lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang sah. 4. Para Pihak Penandatangan akan melepaskan masing-masing setiap tuntutan dari pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan. PASAL V Para Pihak Penandatangan sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama untuk mempelajari perkembangan Persetujuan ini, untuk membahas hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan demi tercapainya maksud dari Persetujuan ini. Komisi Bersama ini akan bertemu bila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, apakah di INDONESIA atau di Kyrghyzstan. Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan. PASAL VI Setiap perselisihan antara Para Pihak Penandatangan mengenai pengertian dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini harus dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan. PASAL VII Persetujuan ini mulai berlaku secara sementara pada tanggal penandatanganan dan mulai berlaku secara penuh pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir ketika Para Pihak Penandatangan saling mengabarkan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi. PASAL VIII Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini. PASAL IX Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut. Salah satu dari Para Pihak Penandatangan diperkenankan untuk membuat perubahan atau amandemen sebagian atau keseluruhan dari Persetujuan ini secara tertulis. Setiap perubahan atau amandemen yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak Penandatangan. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 18 bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, dalam bahasa INDONESIA Kyrgyz, Rusia dan Inggris, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal penafsiran yang berbeda dari naskah Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH ttd. ALI ALATAS Menteri Luar Negeri UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN NANAYEV KEMELBEK ttd. Menteri Keuangan WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1571