Langsung ke konten utama

Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

KEPPRES Nomor 67 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkdudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

Tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah: a. memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. memberikan pertimbangan kepada PRESIDEN mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi pejabat eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Pasal 3

Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari : a. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota; c. Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota; d. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, sebagai Anggota e. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, sebagai Anggota; f. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota; g. Ketua Pengurus Pusat KORPRI, sebagai Anggota, Pasal

Pasal 4

(1) Badan Pertimbangan Kepegawaian mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat bulat. (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. (4) Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 5

(1) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk sebuah Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan pertimbangan Kepegawaian. (3) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara/Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara, (4) Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara/Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 6

Tatakerja Badan Pertimbangan Kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 7

Biaya yang diperlukan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 11 Desember 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO