Koreksi Pasal 13
KEPPRES Nomor 61 Tahun 2000 | Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Teks Saat Ini
Struktur dan Hubungan Jenjang
(1) Organisasi Kadin terdiri atas:
a. di tingkat pusat disebut Kamar Dagang dan Industri INDONESIA, disingkat Kadin INDONESIA;
b. di tingkat propinsi disebut Kamar Dagang dan Industri Daerah Propinsi, disingkat Kadinda Propinsi, dan disertai dengan nama propinsi yang bersangkutan;
c. di tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri Daerah kabupaten/kota, disingkat Kadinda kabupaten/kota dan disertai nama kabupaten/kota yang bersangkutan;
(2) Di tingkat Pusat hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin INDONESIA.
(3) Di setiap propinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadinda Propinsi.
(4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadinda Kabupaten/Kota.
(5) Kadin INDONESIA, Kadinda Propinsi dan Kadinda Kabupaten/Kota berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
(6) Kadin INDONESIA bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Tingkat Pusat sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
(7) Kadinda Propinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Tingkat Daerah Propinsi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah Propinsi yang bersangkutan.
(8) Kadinda Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(9) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, setiap Kadinda Propinsi dan Kadinda Kabupaten/Kota memiliki wewenang luas yang sejalan dengan Keputusan Musyawarah Nasional dan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.
Koreksi Anda