Koreksi Pasal 17
KEPPRES Nomor 56 Tahun 1986 | Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN UTUSAN GOLONGAN- GOLONGAN SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Teks Saat Ini
(1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu dilengkapi dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri masing-masing calon.
(2) Surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat pada formulir yang ditentukan terdiri dari :
a. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Calon (Model BB), dibuat oleh calon sendiri yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan persetujuan penempatan namanya pada tata urutan nomor dalam Daftar Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Surat Pernyataan ini harus diketahui oleh Pimpinan Organisasi golongan-golongan yang bersangkutan.
b. Surat Keterangan Terdaftar Dalam Daftar Pemilih (Model BB1), dibuat oleh Ketua PPS yang wilayah kerjanya meliputi Desa/Kelurahan tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih;
c. Surat Keterangan persyaratan diri calon (Model BB2) dibuat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat calon terdaftar sebagai pemilih;
d. Surat Keterangan Setia Kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 (Model BB3), dibuat oleh calon yang bersangkutan;
e. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara (Model BB4), dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kepolisian Resort;
f. Surat Pernyataan "Tidak Terlibat" atau Pernah Terlibat Tetapi Telah Mendapat Ammesti dan Abolisi" Dalam Pemberontakan (Model BB5), dibuat oleh calon yang bersangkutan;
epkumham.go
g. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon (Model BB6), dibuat oleh calon sendiri dan diketahui oleh 2 (dua) orang Anggota Pimpinan Organisasi golongan-golongan yang bersangkutan dengan disertakan pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm dalam rangkap 5 (lima);
h. Surat keterangan tidak terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam " Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI ", dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort;
i. Surat keterangan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dibuat oleh dokter umum Pemerintah atau oleh dokter ahli penyakit jiwa, diperlakukan sebagai surat keterangan kesehatan.
Koreksi Anda