KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGARAAN LANDREFORM

KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : Peraturan Perundang-undangan Landreform adalah UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104), UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 2), UNDANG-UNDANG Nomor 56 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 174), dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB II

TUGAS PENYELENGGARAAN LANDREFORM

Pasal 2

BAB IV

PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DAN TUGASNYA

Pasal 8

Koreksi

(1) Panitia Pertimbangan Landreform Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform yang menjadi tugas Menteri Dalam Negeri. (2) Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Pusat terdiri atas : a. Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Direktur Jenderal Agraria, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan-Keamanan, sebagai Anggota; d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, sebagai Anggota; e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Anggota; f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai Anggota; g. Seorang petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota; h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota; i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, sebagai Anggota; j. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, sebagai Anggota; k. Seorang Wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani INDONESIA, sabagai Anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Pusat dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Direktur Direktorat Landreform pada Diretorat Jenderal Agraria sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan. (4) Pengangkatan dan penggantian anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan penunjukan para Menteri sebagai mana dimaksud dalam ayat (2). (5) Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri menurut keperluannya.

Pasal 9

(1) Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Gubernur Kepala Daerah. (2) Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi terdiri atas : a. Gubernur Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Kepala Direktorat Agraria Propinsi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, sebagai Anggota; d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kepolisian Propinsi, sebagai Anggota; e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanian Propinsi, ,sebagai Anggota; f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi, sebagai Anggota; g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Propinsi, sebagai Anggota; h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi, sebagai Anggota; i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi,sebagai Anggota. j. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Sosial Politik sebagai Anggota; k. Beorang Wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani INDONESIA Propinsi, sebagai Anggota. Propinsi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan. (4) Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersangkutan penunjukan para pejabat yang dimaksud dalam ayat 2) a. (5) Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah menurut keperluannya.

Pasal 10

(1) Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/ Kotamadya, petugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform diwilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah. (2) Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya terdiri atas : a. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, sebagai Anggota; d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota; e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota; f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota; g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota; h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota; i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya, sehagai Anggota; j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani INDONESIA Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan. (4) Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, berdasarkan penunjukan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (5) Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah menurut keperluannya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGARAAN LANDREFORM

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15