KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 21-1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAAN RAKYAT RI NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF

KEPPRES Nomor 42 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan PRESIDEN 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif, sehingga ketentuan Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan organisasi Tim Kerja Terpadu terdiri dari: a. Ketua Umum : Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguna-an Aparatur Negara; b. Ketua I : M. Yahya Harahap, S.H. c. Ketua II : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. d. Sekretaris Umum : Dr. Sapta Nirwandar; e. Sekretaris I : M. Ali Boediarto, S.H.; f. Sekretaris II : Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M. g. Anggota : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,S.H.,LL.M. 2. Prof. Dr, Ismail Suni, S.H.,MCL.; 3. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H. 4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H. 5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; 6. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL; 7. Prof. Dr. Sofian Effendi; 8. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M.; 9. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S.H. 10.Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.; 11.Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.; h. Nara sumber : Hakim-hakim Agung Mahkamah Agung. Pasal II …

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE