KEPPRES Nomor 41 Tahun 2025 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

Berlaku

Penetapan: 31 Desember 2025

KEPPRES Nomor 41 Tahun 2025 — Pembentukan Penga… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 41 Tahun 2025 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

Berlaku

Penetapan: 31 Desember 2025

Pasal 1

(1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor berkedudukan di Tanjung Selor.

(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi berkedudukan di Sofifi.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pasal 4

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 5

(1) Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Ketentuan mengenai pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

(1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor berlaku ketentuan: REPUEUK INDONESIA a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; dan b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 7

(1) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah: a. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung; dan b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dapat menyediakan lahan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 10

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 1

(1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor berkedudukan di Tanjung Selor.

(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi berkedudukan di Sofifi.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pasal 4

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 5

(1) Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPPRES Nomor 41 Tahun 2025 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

KEPPRES Nomor 41 Tahun 2025 — Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya