Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang WAJIB LAPOR...

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: a. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan; b. Perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih; c. Pengusaha adalah: 1. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri; 2. Orang atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya; 3. Orang atau badan hukum yang di INDONESIA mewakili orang atau badan hukum termaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar INDONESIA. d. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Dalam hal perusahaan mempunyai kantor-kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap masing-masing Kantor Cabang atau bagian tersebut.

Pasal 4

Koreksi

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Koreksi

Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 6

Koreksi

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

Koreksi

Tatacara kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Koreksi

Bagi Pengusaha atau Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Pasal 9

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JaKarta pada tanggal 12 Januari 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S 0 E H A R T 0

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9