LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PET{YUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2026 POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA pengembangan kompetensi untuk pembinaan umum;
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pengoordinasian Menteri Dalam Negeri;
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pengawasan;
terhadap desa;
penyimpangan; dan
2. Rancangan. .
r:'l SIDEN EUK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Rancangan Peraturan Pasal 19 ayat (41, Pasal 2l Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Dalam Negeri 2 Pemerintah tentang ayat l2l, Pasal 22 ayat 1. Keanggotaan Majelis Ralryat Papua;
(2), Perubahan Kedua Pasal 23 ayat (21, Pasal 2. Kelompok kerja;
atas 24 Peraturan Pemerintah dan ayat 3. Alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua;
ayat (21, Pasal 25 (3) Nomor 54 Tahun 4. Pelaksanaan tugas dan kewenangan 2OO4 tentang Majelis Ralyat Undang-Undang Nomor 2l Majelis Rakyat Papua;
Tahun tentang Otonomi 5. Pelaksanaan hak dan kewajiban Majelis Papua. 2OO1 Khusus Bagi Provinsi Papua Rakyat Papua;
sebagaimana telah 6. Majelis Rakyat Papua;
beberapa Rapat kali diubah terakhir 7. Sekretariat Majelis Rakyat Papua, dengan Undang-Undang Nomor ahli, dan pakar;
2 Tahun 202l tentang Perubahan 8. Keuangan pimpinan dan dan Kedua atas Undang-Undang 9. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Rancangan Peraturan Pasal 293, Pasal 330, dan 1. Pengelolaan keuangan daerah; Kementerian Dalam Negeri 3 tentang 2. Anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Pasal 331 Pengelolaan Keuangan Undang-Undang Nomor 3. Penyusunan rancangan Daerah. 23 Tahun 2014 tentang pendapatan dan belanja daerah;
Pemerintahan 4. Penetapan anggaran pendapatan dan Daerah sebagaimana telah beberapa belanja daerah;
kali diubah terakhir 5. Pelaksanaan dan penatau sahaan;
dengan
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA tenaga anggota;
daerah;
anggaran Undang-Undang. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Undang-Undang Nomor 6. Laporan realisasi semester pertama 6 Tahun 2023 tentang Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Peraturan Pemerintah perubahan pendapatan dan Pengganti Undang-Undang belanja daerah;
Nomor 2 Tahun 2022 7. Akuntansi dan pelaporan keuangan tentang Cipta Kerja menjadi pemerintah daerah;
Undang-Undang. 8. Penyusunan rancangan
9. daerah dan utang 1O. Badan Layanan Umum Daerah;
11. Badan Usaha Milik Daerah;
12. Kerja sama pemerintah daerah dan badan
13. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
14. Informasi keuangan daerah; dan
15. Pembinaan dan pengawasan.
Rancangan Peraturan Pasal 55 I Pembentukan daerah; Kementerian Dalam Negeri 4 Pemerintah tentang Penataan 2 Penyesuaian daerah;
Daerah. Undang-Undang Nomor 23 3 Kepentingan strategis nasional; dan Tahun 2014 tentang Tim kajian independen.
4 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA dan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Kekayaan daerah;
usaha;
Undang-Undang. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Rancangan Peraturan ayat 1. Langkah dan rencana strategis; dan Kementerian Dalam Negen 5 Pasal 56 (6) Pemerintah tentang Desain 2. Perkiraan pemekaran daerah.
Besar Penataan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Rancangan Peraturan 66 dan 71A 1. Susunan organisasi; Kementerian Hukum 6 Pasal Pasal Pemerintah tentang Komisi 2. Tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten.
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Banding Paten;
Undang-Undang
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Undang-Undang Nomor 3. Syarat dan tata cara pengangkatan dan 13 Tahun 2016 tentang Paten pemberhentian anggota Komisi Banding sebagaimana telah beberapa Paten;
kali diubah terakhir 4. tata permohonan banding dengan Syarat dan cara Undang-Undang Nomor 65 paten;
Tahun 2024 tentarrg Perubahan 5. Pemeriksaan permohonan banding paten;
Ketiga atas Undang-Undang 6. Penyelesaian permohonan banding paten;
Nomor Tahun tentang 7. Syarat dan tata cara pemeriksaan 13 2O16 Paten.
8. Hak keuangan.
Rancangan Peraturan 41 Perubahan pengaturan mengenai penugasan Kementerian Hukum 7 Pasal ayat(21 Pemerintah tentang Pemerintah kepada Perusahaan Umum Perubahan atas Peraturan Undang-Undang Nomor (Perum) Percetakan Negara Republik 19 Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Badan Indonesia.
72 Tahun 2012 tentang Usaha Milik Negara Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana telah beberapa Percetakan Negara Republik kali diubah terakhir dengan Tahun 2025 lentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
SK No l2127l POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA substantif kembali; dan
8. Rancangan. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Rancangan Peraturan 66 ayal 88, dan 1. Kriteria dan pengecualian penerapan Kementerian Hukum 8 Pasal (2), Pasal Pemerintah tentang Pasal 360 ayat (3) huruf e mekanisme keadilan restoratif;
Keadilan 2. Tata cara permohonan/penawaran Mekanisme Restoratif. Undang-Undang Nomor 20 restoratif oleh pelaku, korban, penyidik, Tahun 2025 tentang Kitab dan penuntut umum;
Undang-Undang Hukum Acara 3. Prosedur kesepakatan restoratif pada Pidana.
4. Bentuk dan format surat kesepakatan
5. Penerbitan surat penghentian
6. Tata cara permohonan dan permintaan
7. Ketentuan kewajiban pemulihan, ganti
8. Integrasi data restoratif dalam Sistem 9 Rancangan Peraturan Pasal 145 ayat (21, Pasal 146 1. Pelayanan dan sarana prasarana bagi Kementerian Hukum Pemerintah tentang ayat (4), Pasal 176, Pasal 177, penyandang disabilitas dalam seluruh Ketentuan Pelaksanaan Pasal 187, Pasal 188, Pasal 205 tahap pemeriksaan;
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
penyelesaian perkara;
penyelidikan dan penghentian penyidikan akibat restoratif;
penetapan pengadilan;
rugi, dan tindakan korektif oleh pelaku;
dan Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.
Lainnya. .
PRESIDEN R,EPUELIK INDONESIA - t-NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Lainnya dalam ayat (9), Pasal 347, Pasal 2. Tata cara tindakan Undang- 348, Undang tentang Hukum 349, Pasal Pasal 350, Pasal 351, Acara Pidana. dan Pasal 360 ayat (3) huruf h dengan disabilitas mental atau intelektual Undang-Undang Nomor 20 3. Pengaturan teknis pidana kerja sosial, Tahun 2025 tentang Kitab pidana pengawasan, dan pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara pidana tambahan lainnya;
Pidana. 4. Mekanisme pelaksanaan pidana denda
5. Pelaksanaan kewajiban adat dan
6. Rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan
7. Tala cara perdamaian pada tahap
8. Pelibatan dan tugas;
9. Integrasi pelalsanaan pidana
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA rehabilitasi/ perawatan bagt pelaku berat;
dan ganti rugi;
ketentuan ganti rugi apabila tidak terpenuhi;
pengelolaan serta mekanisme penyaluran dana abadi;
persidangan (non-restoratif) pembimbing kemasyarakatan; dan dan layanan terkait ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.
1O. Rancangan.
FEESIDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Rancangan Peraturan Pasal 27, Pasal 34, Pasal 41, 1. Pelayanan tahanan dan anak; Kementerian Imigrasi dan
10. Pemerintah tentang Pasal 52, Pasal 54 ayat 2. Pembinaan narapidana dan anak binaan; Pemasyarakatan
(4), Penyelenggaraan Fungsi Pasal 59, Pasal 63, Pasal 80, 3. Penyelenggaraan pelayanan tahanan dan Pemasyarakatan, Kerja dan Pasal 93 Sama, dan Peran serta 4. Pembimbingan kemasyarakatan;
Masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 5. Perawatan;
Tahun 6.
2022 tentang Pengamanan dan pengamatan;
Pemasyarakatan. 7. Ke4a sama dan peran serta masyarakat;
8. Dukungan teknis fungsi pemasyarakatan;
9. Pendanaan.
Rancangan Peraturan 1. Pasal 22 Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Pertahanan
11. ayat(21 Pemerintah tentang 1. Penetapan wilayah pertahanan;
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2. wilayah pertahanan; dan Peraturan 3 Perencanaan Tahun Tahun 2002 tentang 3. Alih fungsi.
Pemerintah Nomor 68 2Ol4 tentang Penataan Pertahanan Negara.
Wilayah Pertahanan Negara.
2. Pasal 17 ayat(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA pembinaan narapidana risiko tinegi;
dan Tahun. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Rancangan Peraturan 1. Sumber dan alokasi pendanaan Kementerian Pemuda dan
12. Pasal 81 Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan. Undang-Undang Nomor I 2. Penyaluran pendanaan keolahragaan;
Tahun 1 Pertanggungiawaban 2022 tentang 3. pendanaan Keolahragaan.
4. Pengawasan.
Rancangan Peraturan 1. 66 1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan Kementerian Pendidikan
13. Pasal ayat (2) Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Undang-Undang Nomor setelah menjadi perguruan tinggi Teknologi Negeri 12 Badan Hukum Universitas Tahun 2012 tentang badan hukum;
Pendidikan Tinggi. 2. Pengaturan terkait dengan sistem Pembangunan Nasional.
2. Pasal 27 ayat l4l 3. Sistem penjaminan mutu; dan
4. Pengelolaan aset dan keuangan perguruan Peraturan Pemerintah tinggi badan hukum.
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penvelengjqaraan Pendidikan SK No l21534C POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA keolahragaan; Olahraga keolahragaan; dan keputusan yang akan dimiliki universitas Tinggi, Sains, dan negeri pengelolaan;
negeri Tinggi. .
PEESIDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
14. Rancangan Peraturan Menjalankan ketentuan Pasal 1. Pelestarian sumber daya genetik; Kementerian Lingkungan (r) huruf i 2. Pemanfaatan sumber daya genetik, Hidup Pemerintah tentang 63 ayat Sumber Pengelolaan Daya Genetik. Undang-Undang Nomor 32 pelestarian sumber daya genetik;
Tahun 2009 tentang 3. Tata cara dan koordinasi pemanfaatan Perlindungan dan Pengelolaan sumber daya genetik;
Lingkungan Hidup 4. Peran serta masyarakat; dan sebagaimana telah beberapa 5. Pembinaan dan pengawasan.
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
15. Rancangan Peraturan Pasal 12 Pemerintah tentang 2 Sasaran, jenis, dan subjek;
Rehabilitasi Undang-Undang Nomor Koordinasi;
Pelaksanaan 14 3 Sosial. Tahun 2019 tentang Pekerja 4 Peran masyarakat; dan Sosial. 5 Pembinaan dan pengawasan.
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA termasuk tata cara dan koordinasi Standar operasional prosedur; Kementerian Sosial
16. Rancangan...
FRESTDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Rancangan Undang-Undang Nomor Pengaturan jenis dan tarif atas jenis
16. Peraturan 9 Pemerintah tentang Jenis Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dan Tarif Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan berlaku pada:
Bukan 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Pajak. Pajak.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Imigrasi dan
6. Kementerian Kehutanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup;
8. Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kementerian Hukum;
10. Kementerian Komunikasi dan Digital;
1. Kementerian Sosial;
12. Kementerian Agama;
13. 14.
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Kementerian Keuangan Menengah;
Teknologi;
Pemasyarakatan;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
15. Kementerian...
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN
15. Kementerian Pariwisata;
16. Kementerian Perindustrian;
17. Kementerian Pertanian;
18. Kementerian Sekretariat Negara;
19. Badan Karantina Indonesia;
20. Badan Informasi Geospasial;
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Badanr Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
24. I.embaga Ketahanan Nasional;
25. Pengadaan
26. Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
27. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
t7. Rancangan Peraturan 35 1. Standar biaya Otoritas Jasa Kementerian Pasal ayat(41 Pemerintah tentang Tata 2. Proses pengadaan barang dan jasa Kelola Pengadaan Barang dan Undang-Undang Nomor 2l Otoritas Jasa Keuangan;
Jasa, Organisasi, dan Tahun 1 tentang Otoritas 3. Pengelolaan sumber daya manusia di 201 Sumber Daya Manusia Jasa Keuangan sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan. telah diubah dengan Undang- 4. Remunerasi Otoritas Jasa Keuangan.
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah;
Keuangan; Keuangan Otoritas Jasa Keuangan; dan
18. Rancangan. .
[J1-fir'r{.r gUK Er.mrFr[t
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Rancangan Peraturan 1. Undang-Undang Nomor Penambahan penyertaan modal negara dan Kementerian Keuangan
18. 19 Pemerintah tentang Tahun 2003 tentang Badan besaran nilai penambahan penyertaan modal Usaha Milik Penyertaan Modal Negara. Negara negara sebagaimana telah beberapa terdiri dari:
kali diubah terakhir dengan I. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Undang-Undang Nomor 19 PI Sarana Multigriya Finansial; dan Tahun 2003 tentang Badan 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2026. Rancangan 1. 1. Pelaksanaan tugas dan Kementerian
19. Peraturan Pasal 85 ayat (6) Pemerintah tentang Penguatan Kelembagaan dan Undang-Undang Nomor 24 sistem keuangan yang disebabkan oleh Stabilitas Tahun 2004 tentang krisis;
Sistem Keuangan.
Lembaga Penjamin 2. Pengelolaan surplus dan likuiditas Simpanan sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan, pemberian telah beberapa kali pinjaman pemerintah kepada l,embaga diubah terakhir dengan
{ IN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA melalui Kementerian Keuangan, yang Republik Indonesia ke dalam Modal Penambahan Modal Bank Tanah.
wewenang Keuangan pemerintah dalam penanganan stabilitas Peniamin Simpanan, dan pemberian Undang-Undang. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Nomor pinjaman antar program kmbaga Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Penjamin Simpanan; dan dan 3. Mekanisme penetapan peta jalan serta Pengembangan Sektor t:.:ta cara monitoring dan evaluasi Penguatan Keuangan.
ayat (3) keuangan.
2. Pasal 36E! dan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
20 Rancangan Peraturan 1. Pasal 6 ayat (1) Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Keuangan tentang l. Pengaturan definisi kontraktor yang Pemerintah Nomor Kedua Undang-Undang 22 Perubahan atas Tahun 2001 tentang Minyak Peraturan Pemerintah dan Gas Nomor Tahun Bumi 79 2OlO SK No l21280C POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA kebijakan sumber daya manusia di sektor menjadi kewenangan dari Badan Pengelola Migas Aceh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 ten lolaan tentang. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN tentang Biaya Operasi yang sebagaimana telah beberapa Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Dapat Dikembalikan dan kali diubah terakhir Bumi di Aceh;
Perlakuan Pajak dengan Undang-Undang 2. Pengaturan kriteria pemberian fasilitas Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Nomor 6 Tahun 2023 perpajakan pada masa eksploitasi;
Minyak dan Bumi. tentang Penetapan 3. Pengaturan monitoring dan evaluasi atas Gas Peraturan Pemerintah pemberian fasilitas perpajakan yang Pengganti Undang-Undang diberikan pada masa eksploitasi;
Nomor 2 Tahun 4. Pengaturan kewenangan penetapan 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Domestic Market Obligation Price hingga Undang-Undang.
2. Pasal 31D Undang-Undang Nomor tanpa persetujuan Menteri Keuangan;
7
5. Pengaturan pemberian kesempatan b"g, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana kali dalam eksisting menggunakan telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun fasilitas pembebasan pajak tidak langsung;
2023 tentang Penetapan dan Peraturan 6. Pembebanan biaya kegiatan Carbon Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Utilization, Storage sebagai biaya 2022 tentang Cipta Kerja menjadi operasi.
Undang-Undang.
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Gas 1007o (seratus persen) Indonesia Crude Prie bags kontraktor eksisting kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kontraktor kontrak kerja sama yang di kontrak prinsip o.ssume and discharge menjadi and Capture StoragelCarbon Capture, and
21. Rancangan...
-r.l NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN
21. Rancangan Peraturan Pasal 28 ayat (l) Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Keuangan Pemerintah tentang 1. Rekening kas;
Perubahan atas Undang-Undang Nomor I 2. Perencanaan;
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang 3. Pemanfaatan idle cash;
2OOT 39 Tahun tentang Perbendaharaan Negara. 4. Pengawasan; dan Pengelolaan Uang 5. Sanksi.
Negara/ Daerah.
Rancangan Peraturan Pasal 109 ayat 1. Tujuan masuknya kepemilikan badan Kementerian Keuangan
22. (4) Pemerintah tentang Asing pada Undang-Undang Nomor usaha jasa pembiayaan; dan Kepemilikan 4 Usaha Jasa Tahun 2023 tentang 2. Pengaturan proporsi kepemilikan asing, Penyelenggara Pengembangan dan Penguatan insentif, dan disinsentif serta rambu-Pembiayaan.
Sektor Keuangan.
Pasal 223 ayat 1. berkelanjutan;
23. Rancangan Peraturan (21 dan Pengembangan keuangan Kementerian Keuangan Pemerintah tentang Pasal 224 ayat (3) 2. Penyusunan dan penerapan taksonomi Pengembangan Keuangan Undang-Undang Nomor 3. Pembentukan komite keuangan Berkelanjutan. 4 Tahun 2023 tentang berkelanjutan.
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
24. Rancangan Peraturan Pasal 7 ayat (3) Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Agraria dan Pemerintah tentang 1. Uang Kedua Peraturan Pemerintah Akta Tanah; Pertanahan Nasional Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tallun 1997 tentang 2. Formasi Peiabat Pembuat Akta Tanah;
121282 C POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA hukum asing dan warga negara asing pada rambu agar kepemilikan asing tidak bersifat sementara.
berkelanjutan; dan jasa (honorarium) Pejabat Pembuat Tata Ruang/Badan Nomor. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Nomor 37 Tahun Pendaftaran Tanah 3. etik Pejabat PembuatAktaTanah;
1998 tentang Peraturan Jabatan sebagaimana diubah dengan 4. Tempat kedudukan kerja Pejabat Pembuat Akta Peraturan Pemerintah Akta Tanah;
Pejabat Pembuat Tanah.
Nomor 18 Tahun 202l tentang 5. Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Hak Pengelolaan, Hak Atas 6. Pemekaran kantor pertanahan;
Tanah, Satuan Rumah Susun, 7. Akta elektronik dan pelaporan akta Pejabat dan Pendaftaran Tanah. Pembuat Akta Tanah secara elektronik;
8. Permohonan cuti dan pemberhentian
9. Prinsip mengenali pengguna jasa magang
25. Rancangan Peraturan Pasal 30 Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian Perencanaan Pemerintah tentang 1. Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Perubahan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 pembangunan; Nasional/Badan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Pemantauan pelaksanaan rencana Perencanaan Tahun 2006 tentang Tata Perencanaan Pembangunan pembangunan; Pembangunan Nasional Caxa Pengendalian 3. Evaluasi pelaksanaan rencana dan Nasional.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana 4. Pengendalian pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional.
5. Akuntabilitas kinerja pembangunan
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Kode dengan hormat Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan dan peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah.
pembangunan;
pembangunan;
nasional;
6. Pemberian. .
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Penyelenggaraan Bidang Undang-Undang Nomor l7 uenfire) angkutan laut khusus di bidang Pelayaran. Tahun 2008 tentang Pelayaran industri dan/atau pertambangan;
telah 2. Pendaftaran kapal bagi badan usaha sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 pendaftaran kapal bagi perusahaan yang Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang khusus;
Nomor 17 Tahun 2008 tentang 3. Sanksi administratif; dan
4. Pengecualian terhadap ketentuan Pelayaran.
24. Rancangan Peraturan 1. Undang-Undang Nomor Penambahan penyertaan modal negara dan Badan Pengaturan Badan 19 Pemerintah tentang Tahun 2003 tentang Badan besaran nilai penambahan penyertaan modal Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara negara melalui Badan Pengaturan Badan Penyertaan Modal Negara.
sebagaimana telah beberapa Usaha Milik Negara, yang terdiri dari:
kali diubah terakhir dengan 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 16 Penyertaan Modal Negara PT Perusahaan Tahun 2025 tentang Listrik Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 SK No 12156l C POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA (joint patungan uenfurel termasuk melaksanakan kegiatan angkutan laut di perusahaan angkutan perairan yang merupakan usaha patungan Qoint uenturel dan ketentuan badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (joint uenturel yang melaksanakan kegiatan angkutan laut khusus.
Negara;
Tahun. .
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN Tahun 2003 tentang Badan 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang tentang 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Penyertaan Modal Negara PT LEN Industri;
Belanja Negara Tahun 4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Anggaran2026.
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rancangan Peraturan Undang-Undang Nomor Pengurangan penyertaan modal negara dan Badan Pengaturan Badan
29. 19 Pemerintah tentang Tahun 2003 tentang Badan besaran nilai pengurangan penyertaan modal Usaha Milik Negara Pengurangan Usaha Milik negara melalui Badan Pengaturan Badan Penyertaan Negara Modal Negara di Perusahaan sebagaimana telah beberapa Usaha Milik Negara, yang terdiri dari:
Perseroan (Persero) kali diubah terakhir 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PT dengan Danantara Asset Undang-Undang Nomor Pengurangan Penyertaan Modal Negara di 16 Management dan Tahun 2025 tentang Perubahan Perusahaan Perseroan Perusahaan Keempat atas Undang-Undang Danantara Asset Management; dan Perseroan (Persero) PT Danantara Nomor Tahun tentang 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 19 20O3 Investment Management. Badan Usaha Milik Negara. Pengurangan Penyertaan Modal Negara di SK No l21286C, POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Penyertaan Modal Negara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
Penyertaan Modal Negara Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional; dan Penyertaan Modal Negara PT Kereta Api Indonesia.
(Persero) PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara
FRESIDEN REFUELIK INOONESIA
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN
30. Rancangan Peraturan Undang-Undang Nomor Penetapan kepemilikan saham Badan 19 Pemerintah tentang Tahun 2003 tentang menjadi 1% (satu persen) melalui Milik Badan Penetapan Kepemilikan Usaha Milik Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Saham Negara pada Badan sebagaimana telah beberapa 99o/o (sembilan puluh sembilan Usaha Milik kali diubah terakhir melalui Badan Investasi Danantara Negara. dengan Undang-Undang Nomor pada Badan Usaha Milik 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
31. Rancangan Peraturan Pasal 27 ayat(21 1. Klasifikasi radioaktif; Badan Pengawas Tenaga Pemerintah tentang 2. Pengelolaan limbah radioaktif tingkat Nuklir Pengelolaan Limbah Undang-Undang Nomor rendah dan 10 Radioaktif. Tahun 1997 tentang 3. Pengelolaan limbah radioaktif tingkat Ketenaganukliran sebagaimana tinggi;
telah beberapa kali diubah 4. Keselamatan fasilitasi pengelolaan limbah terakhir dengan Undang-radioaktif;
Undang Nomor 6 Tahun 2023 5. Manajemen keselamatan pengelolaan tentang Penetapan Peraturan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir Pemerintah Pengganti Undang-bekas; dan Undang Nomor 2 Taieun 2022
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA PT Danantara Investment Management (Persero).
negara Pengaturan Badan Badan Usaha Negara Negara dan persen) Pengelola Negara.
sedang;
tentang. .
FF,ESIDEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN tentang Cipta Kerja menjadi 6. Kesiapsiagaan dan penanggulangan Undang-Undang.
Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA Perundang-undangan trasi Hukum, C sih Lestari
POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA kedaruratan nuklir.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBI.ANTO