KEPPRES Nomor 35 Tahun 2011 — Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Berlaku

Penetapan: 27 Desember 2011

KEPPRES Nomor 35 Tahun 2011 — Percepatan Pemenu… | Pasal.id

KEPPRES Nomor 35 Tahun 2011 — Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Berlaku

Penetapan: 27 Desember 2011

Pasal 1

(1) Pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

(2) Dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertahanan menyusun kerangka kebutuhan tambahan pendanaan untuk tahun anggaran 2010 – 2014 paling banyak sebesar Rp. 57.000.000.000.000,00 (lima puluh tujuh triliun rupiah). N17 AY A “Dat

(3) Dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Percepatan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia merupakan prasyarat agar Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 3

Kerangka pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

Pasal 4

(1) Menteri Pertahanan menyusun daftar kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai: A a. jenis/spesifikasi teknis/jumlah pengadaan barang dan jasa; b. harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa; c. negara produsen barang dan jasa; d. alih teknologi/produksi bersama untuk kepentingan pengem-bangan industri pertahanan dalam negeri; e. sifat pengadaan barang dan jasa; dan f. rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun.

Pasal 5

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Menteri Keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014 berdasarkan hasil penilaian dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikasi pagu Kementerian Pertahanan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1) Menteri Pertahanan mengatur tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

(2) Tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia mempertimbangkan upaya perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. A

Pasal 8

Sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak.

Pasal 9

(1) Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

(2) Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Pasal 10

(1) Menteri Pertahanan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pencapaian kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia setiap semester pada Tahun Anggaran berjalan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia guna memproyeksikan kesinambungan pemenuhan kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 1

(1) Pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Percepatan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia merupakan prasyarat agar Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

(2) Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikasi pagu Kementerian Pertahanan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

Pasal 8

Sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak.

Pasal 9

(1) Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

(2) Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Pasal 10

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

KEPPRES Nomor 35 Tahun 2011 — Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

KEPPRES Nomor 35 Tahun 2011 — Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya