KEPPRES Nomor 34 Tahun 2025 — Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan pasal l1 ayat (l) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun L44Z Hijriah/2O26 Masehi yang Bersumber dari Biaya perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat; Mengingat l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor g4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2}lg tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132); 4. Peraturan. . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PER.IALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT

Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun L447 Hijrial:/2O26 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat.

Besaran BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi per jemaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981,0O b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071,00 c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981,00 d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481,00 e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp87.422.481,OO f. Embarkasi Jakarta sebesar Rp9l .758.281,00 (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) g. Solo sebesar Embarkasi Rp86.448.981,00 h. EmbarkasiSurabaya sebesar Rp93.860.981,00 i. EmbarkasiBalikpapan sebesar Rp88.791.481,00 j. EmbarkasiBanjarmasin sebesar Rp88.754.481,00 k. EmbarkasiMakassar sebesar Rp89.108.738,00 l. Embarkasi lombok sebesar Rp88.167.381,00 m. EmbarkasiKertajati sebesar Rp91.774.581,O0 n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86. 17O.981,00

Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari: a. Jemaah Haji; b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari nilai manfaat Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler

Tahun Aa7 Hijriahl2026 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut: a. EmbarkasiAceh sebesar Rp45.109.422,0O b. Medan sebesar Embarkasi Rp46.163.512,0O c. Batam sebesar Embarkasi Rp54.125.422,OO d. Padang sebesar Embarkasi Rp47.869.922,OO e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp54.206.922,00 f. Jakarta sebesar Embarkasi Rp58.542.722,OO (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) g. Solo sebesar Embarkasi Rp53.233.422,00 h. Surabaya sebesar Embarkasi Rp6O.645.422,OO i. Balikpapan sebesar Embarkasi Rp55.575.922,O0 j. sebesar EmbarkasiBanjarmasin Rp55.538.922,O0 k. EmbarkasiMakassar sebesar Rp55.893.179,00 l. Lombok sebesar Embarkasi Rp54.951.822,OO m. Kertajati sebesar Embarkasi Rp58.559.022,00 n. Yoryakarta sebesar Embarkasi Rp52.955.422,00

Bipih Tahun 1447 Hijriahl2026 Masehi yang diperoleh dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebesar BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Menteri Haji dan Umrah pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dan dipindahkan pada hari yang sama ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. KEDEI,APAN Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk: a. biaya penerbangan; b. biaya pelayanan akomodasi di Makkah; sebagian c. biaya pelayanan akomodasi di Madinah; dan sebagian d. biaya hidup.

Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya: a. penerbangan; b. pelayananakomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanantransportasi; e. pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; f. pelindungan; g. pelayanan di atau embarkasi debarkasi; h. dokumen perjalanan; i. perlengkapan Jemaah Haji; j. biaya hidup; k. pembinaan Jemaah Haji dan Arab Saudi; di Indonesia di l. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan m. pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah Haji.

Besaran BPIH Tahun 1447 Hijnahl2O26 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas: a. Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.695. 758.435.0 8,67; b. hal Dalam diperlukan untuk peningkatan pelayanan Jemaah Haji, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dapat melakukan transfer terlebih dahulu sebagian dari Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri Agama untuk pembayaran biaya pemesanan znla Arafah, Muzdalifah, dan Mina; dan c. Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp7.229.4L9.000,O0.

Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c dipergunakan untuk biaya: a. pelindungan; b. dokumen perjalanan; c. pembinaan Jemaah Haji di Indonesia; d. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan e. pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah Haji.

... EEItrtrLIf,EEIItrEIN BELAS: lanjut

Ketentuan lebih mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah. : Keputusan ini mulai

Presiden berlaku pada tanggal ditetapkan.