Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil P… | Pasal.id

Beranda
Keputusan Presiden
KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Berlaku

Penetapan: 16 Desember 2024

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden?

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Kapan KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden disahkan?

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden disahkan pada tahun 2024.

Apa status hukum KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden saat ini?

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden?

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2024 — Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MEI,AKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan selama Presiden kunjungan kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Mesir dan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 pada tanggal 17 sampai dengan 19 2024 atau sampai dengan tansgal tiba kembali di tanah air.

Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan banr, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

Setelah Presiden berada kembati di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Status

Berlaku

Terakhir diperiksa: 23 Jun 2026

Detail Peraturan

Pemrakarsa: Presiden Republik Indonesia
Penetapan: Jakarta, 16 Desember 2024

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat