Koreksi Pasal 3

(1) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Desa yang karena letak dan/atau kondisi alamnya memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, pendidikan lanjutan pertama serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. (2) Penetapan wilayah terpencil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Transportasi umum melalui darat, sungai atau udara yang menghubungkan antar Desa, Desa dengan Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten, tidak ada atau tidak tersedia setiap hari dan pada waktu-waktu tertentu (musim kemarau, musim hujan, cuaca ataupun ombak besar) terputus sama sekali; b. Pelayanan kesehatan baik Puskesmas atau Puskesmas Pembantu yang secara tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat tidak tersedia; c. Pelayanan pendidikan lanjutan seperti SLTP atau yang sederajat tidak ada atau tidak tersedia; d. Kelangkaan dan sangat mahalnya harga kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhannya bagi masyarakat setempat; e. Tidak adanya sarana kebutuhan sekunder seperti Kantor Pos dan Giro, Bank Kredit Desa/Bank Perkreditan Rakyat, listrik dan sarana telekomunikasi. (3) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Keamanan.