KEPPRES Nomor 33 Tahun 2016 — Dewan Kawasan - Kawanan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua Gubernur Papua Barat; merangkap Anggota b. Wakil Ketua Bupati Sorong; merangkap Anggota c. Anggota l. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku; 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat; 6. Kepala ... 6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong; 8. Kepala.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong; dan 9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sorong.

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaI4 ...

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.