Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang BADAN KOOR...

Pasal 5

(1) BKPM dipinpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada PRESIDEN dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua . (3) Wakil Ketua mempunyai tugas : a. membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien; b. dan tugas-tugas lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 6

Deputi bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM dibidang perencanaan dan pengendalian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BKPM,

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Ketua dalam perencanaan, perumusan kebijaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar UNDANG-UNDANG Penanaman Modal ; b. menyusun dan menerbitkan Daftar skala Prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal ; c. menyelenggarakan pengendalian/pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendallan terdiri dari ; depkumham.go.id 1. Biro Perencanaan ; 2. Biro Penpendalian dan Evaluasi,

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi adalah unsur peIaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan dan promosi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BKPM,

Pasal 11

Deputi Bidang pengembangan dan Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijaksanaan dalam rangka pengolahan dan pengembangan proyek terpadu.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan pengolahan dan pengembangan proyek-proyek yang di prioritaskan ; b. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek- proyek yang diprioritaskan ; c. menyelenggarakan komunikasi, Promosi dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya,

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi terdiri dari : a. Biro Pengembangan ; b. Biro Pembina dan Penyuluhan ; c. Biro Promosi.

Pasal 14

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang penilaian dan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BKPM,

Pasal 15

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan penilaian MENETAPKAN fasiIitas/keringanan fiskal dan fasilitas penanaman modal lainnya, menyelesaikan izin-izin yang diperlukan, menyelenggarakan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanaman Modal.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan mempunyai fungsi. : a. meneliti/menilai permohonan penanaman modal. sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku ; b. menyelesaikan persetujuan Ketua BKPM atas nama Pemerintah terhadap permohonan penanaman modal dalam negeri ; c. memproses persetujuan Pemerintah terhadap permohonan penanaman modal asing ; d. mempersiapkan penerbitan izin usaha baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengusahaan bahan baku, pemberian depkumham.go.id angka pengenal importir / eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri terbatas, Hak Guna Usaha, izin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi penanaman modal, dan izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari penanaman modal ; e. memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Pasal 17

Deputi Bidapg Penilaian dan Perizinan terdiri atas : a. Biro Penilaian Proyek; b. Biro Fasilitas dan Perizinan; c. Biro Pelayanan Umum. Pasal 18 (1) Sekretariat Badan adalah unsur pernbantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris tugas melaksanakan pelayanan administrasi , pengelolaan keuangan, perlengkapan, perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan urusan tata usaha dalam lingkungan BKPM.

Pasal 20

(1) Sekretariat Badan terdiri sebanyak-banyaknya 5 (Lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. (2) Biro terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 19

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30