KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Berlaku

Penetapan: 28 Oktober 2025

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Ke… | Pasal.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden NOMOR 17 TAHUN 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Ketua Presiden Republik Indonesia b. Anggota 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 6. Menteri Koordinator Bidang Pangan.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Angka 2

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat.

(2) Susunan dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan; dan 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

(3) Sekretariat memiliki tugas: a. memberikan dukungan kesekretariatan bagi Tim Nasional OECD; b. menjadi penghubung (mntad point) terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional; c. mengoordinasikan pertemuan sehubungan dengan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; d. menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam pelaksanaan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Angka 3

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1OA

(1) Dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD, Pemerintah melakukan pembayaran biaya proses alsesi untuk setiap tahun sejak tanggal adopsi Peta Jalan Aksesi Indonesia oleh Dewan OECD (OECD Councitl sampai dengan ditetapkannya Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

(2) Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, penJrusunan dokumen dan koordinasi, komunikasi, dan biaya atas kegiatan OECD lainnya dalam rangka aksesi Indonesia.

(3) Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan tagihan (inuoicel yang disampaikan oleh OECD dan bukti pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)?

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Kapan KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) disahkan?

Apakah KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) pernah diubah atau dicabut?

Ya. KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah diubah oleh: Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Apa status hukum KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) saat ini?

Siapa yang menetapkan KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)?

Pasal I

Angka 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Angka 2

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat.

Angka 3

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1OA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2025 — Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 1OA

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 1OA

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya