KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA KEPPRES 84-2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KEPPRES Nomor 3 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan PRESIDEN Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2005, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga seluruh Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Merangkap Anggota Departemen Keuangan Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Administrasi Merangkap Anggota Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 2. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan INDONESIA; 3. Prof. Dr. Mardiasmo, SE.,AK.,MBA; 4. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa. (3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam sidang pleno Komite Konsultatif.” 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga seluruh Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Susunan Keanggotaan Komite Kerja adalah sebagai berikut : Ketua : Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA Merangkap Anggota Wakil Ketua : Drs. AB. Triharta, AK., MM Merangkap Anggota Sekretaris : Sonny Loho, Ak., MPM Merangkap Anggota Anggota : 1. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM; 2. Drs. Sugijanto, Ak., MM.; 3. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.; 4. Yuniar Yanuar, Ak., MM.; 5. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA; 6. Dr. Dwi Martani, Ak., MM.

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pasal I

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO