KEPPRES Nomor 29 Tahun 2013 — Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. pergeseran anggaran belanja: 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 2) antar kegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, _mendesak, kedaruratan, atau tidak dapat ditunda; 3) antar jenis belanja dan/atau antar jenis kegiatan dalam 1 (satu) satu program dan/atau antar program dalam 1 (satu) Kementerian Negara/ Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); 4) antar jenis belanja dalam 1 (satu) kegiatan dan/atau 5) antar ... www.bphn.go.id 3, %, aIeTy, po v 5 « = 5) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan _ percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan; perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan/atau perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui . penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan; ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Perubahan ... www.bphn.go.id -6-

(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.