Koreksi Pasal 24

(1) Semua pemborongan/pembelian dengan nilai sampai dengan Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) di lakukan di tempat lokasi kantor, satuan kerja atau proyek; (2) Semua pelelangan untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan di tempat lokasi kantor, satuan kerja, proyek atau di Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan; (3) Semua pelelangan untuk pemborongan/pembelian dengan nilai : a. di atas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan di tempat lokasi kantor satuan kerja, proyek, atau di Ibukota Kabupaten/Kotamadya; b. di atas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dilakukan di tempat lokasi kantor, satuan kerja, proyek, di Ibukota Kabupaten/Kotamadya, atau di Ibukota Propinsi yang bersangkutan. (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) : a. huruf a dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan; b. huruf b dilakukan dengan keputusan TPPBPP yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mendengar pertimbangan Menteri/Ketua Lembaga dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (5) Pelelangan untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupi ah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dilaksanakan di bawah koordinasi Tim Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga; (6) Pelelangan untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.500.000.000,- (limaratus juta di laksanakan oleh Departemen/Lembaga yang bersangkutan di bawah koordinasi TPPBPP.Usaha untuk memecah pemborongan/pembelian menjadi beberapa bagian yang masing-masing bernilai di bawah Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah), dilarang; (7) Pemborongan/pembelian dapat dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa pelelangan dalam hal-hal sebagai berikut : a. Untuk pemborongan/pembelian dengan nilai sampai dengan Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (6); b. Untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dilakukan sesuai dengan ketentuan Lampiran I berdasarkan penetapan Tim Pengendali Pengadaan Departemen/Lembaga; c. Untuk pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dilakukan berdasarkan penetapan TPPBPP.